Setahun, TKI Sumbang Devisa Negara Rp 113 Miliar

Sabtu, 23 November 2013 | 11:21 WIB
Setahun, TKI Sumbang Devisa Negara Rp 113 Miliar
TKI yang akan mudik dari Kuala Lumpur Malaysia. REUTERS/Samsul Said

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP3TKI) Nusa Tenggara Timur mencacat, pada tahun 2013, sumbangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terhadap devisa negara lebih dari Rp 113 miliar. "Kami cek ke BRI dan mengetahui bahwa sumbangan TKI untuk negara mencapai Rp 113 miliar," kata anggota DPD, Sarah Lery Mboeik, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 23 November 2013.

Sumbangan devisa negara dari TKI ini, menurut dia, tidak diimbangi dengan perhatian pemerintah terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Dia mencontohkan kasus yang menimpa Walfrida Soik, TKI asal NTT yang terancam hukuman mati di Malaysia. "Nilai devisa yang disumbang tidak kecil, tapi perhatian pemerintah sangat rendah," katanya.

Karena itu, dia mengusulkan pemerintah daerah menyiapkan dana bagi para TKI. Dengan demikian, setelah kembali bekerja, para TKI bisa berusaha di daerah masing-masing tanpa harus ke luar negeri.

Masalah lainnya, katanya, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri. Dampak rendahnya pengawasan adalah banyaknya TKI ilegal. Padahal, setiap daerah telah miliki tim pencegah TKI ke luar negeri. Namun, tidak didukung oleh anggaran sehingga tim tersebut tidak bekerja maksimal. "Tim pencegahan tidak maksimal bekerja," katanya.

Kepala Bidang Penempatan dan Perekrutan Tenaga Kerja Disnaketrans NTT, Abraham Djunina, mengakui kurangnya pengawasan terhadap TKI yang akan bekerja di luar negeri. Dampaknya, banyak TKI berangkat ke luar negeri secara ilegal. "Kami akui pengawasan masih sangat rendah terhadap perekrutan dan pemberangkatan TKI," katanya.

Di NTT, terdapat 85 kantor cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Namun, di cabang masih ditemukan penampungan bagi TKI. Padahal, sesuai aturan, kantor cabang tidak punya kewenangan menampung TKI. "Kantor cabang sifatnya hanya transit, bukan penampungan," katanya.

YOHANES SEO

Berita Terkait
Perkara yang Dihadapi TKI Syamsudin
TKI Asal NTB Bebas Setelah Divonis Seumur Hidup
Penggenangan Waduk Jatigede Pertengahan 201






 

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan