Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sepuluh Saksi Susno Mangkir, Jaksa Dituding Tak Serius

image-gnews
Susno Duadji. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Susno Duadji. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Jaksa dituding tak serius menjalankan proses sidang dengan terdakwa Susno Duadji. Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI itu didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2008. Karena, sepuluh saksi yang dijanjikan hadir dalam sidang hari ini, tak satu pun yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Ternyata apa yang kami ucapkan jaksa tidak serius itu, hari ini diucapkan oleh majelis hakim. Padahal sudah diperintahkan berkali-kali (menghadirkan saksi). Kami sudah siap jam 10.00, ternyata jam 13.00 baru mulai,” kata Pengacara Susno Duadji, Henry Yosodiningrat usai persidangan "kilat" itu ditutup Ketua Majelis Hakim Charis Mardianto.

Henry mengeluhkan nasib kliennya yang terkatung-katung karena sidang hari ini dibatalkan. “Sakit pun terdakwa tetap hadir ke persidangan. Kalau (jaksa) mau serius bisa! Kalau saya jadi jaksa pasti saya bisa hadirkan,” ujarnya. Kuasa hukum sebenarnya tak masalah jika akhirnya jaksa sekadar membacakan Berita Acara Pemeriksaan para saksi. Dengan catatan,  para saksi itu bukan saksi yang keterangannya berkontribusi penting dalam perkara Susno. “Kalau keterangannya tidak tendensius kami tidak keberatan. Tapi kalau tendensius kami akan menolak tidak dihadirkan. Karena keterangan harus diuji secara materiil di persidangan.”

Ia menolak menyebut ketidakhadiran sepuluh saksi hari ini adalah bagian dari rekayasa perkara korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. “Saya tidak mengatakan itu. Yang pasti jaksanya tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau skenario, sejak awal saya katakan perkara ini rekayasa,” kata Henry.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Henry mengatakan, banyak saksi yang nyatanya memberi keterangan berbeda saat diperiksa penyidik, dan saat memberi keterangan di persidangan. “Ya sepandai-pandainya orang merekayasa, akan terungkap di sini. Kita sama-sama menyaksikan dan mendengar, yang saksi-saksi sudah diajukan, sejauh ini keterangan saksi di persidangan itu sangat menguntungkan terdakwa.”

Seperti diberitakan, Susno didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemprov Jabar 2008 lalu. Susno yang saat itu Kepala Kepolisian Daerah Jabar, bersama jajarannya diduga menyunat dana pengamanan Pilkada Jabar 2008 sebesar Rp 8 miliar. Ia juga didakwa menerima suap untuk percepatan penanganan perkara PT SAL.

ISMA SAVITRI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

2 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

3 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

3 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

3 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

3 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

3 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

7 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

8 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.