Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surakarta Gelar Lomba Desain Celana Buat Kuda

image-gnews
Delman. Tempo/Aris Andrianto
Delman. Tempo/Aris Andrianto
Iklan
TEMPO Interaktif, Surakarta -Perwujudan lingkungan yang bersih dan nyaman menjadi tujuan pemerintah kota Surakarta. Termasuk mengurangi berbagai penyebab kotornya kota. Satu di antaranya adalah mengurangi kotoran kuda dari setiap kuda yang melintas di jalan-jalan di Surakarta. 

Kepala Badan Lingkungan Hidup Surakarta Sri Adhyaksa mengatakan, kotoran kuda membuat jalanan menjadi tidak sedap dipandang. “Dan membuat kota jadi bau,” kata Sri Adhyaksa saat dihubungi Tempo, Minggu (28/11).

Sri ingin setiap kuda yang lalu lalang di jalan-jalan protokol di Surakarta wajib memakai celana khusus. Celana tersebut berfungsi untuk menampung kotoran kuda, agar tidak jatuh ke jalan. “Ini sebagai upaya agar lingkungan kota semakin bersih dan tambah nyaman,” lanjutnya.

Demi merealisasikan gagasan tersebut, pemerintah Surakarta mengadakan sayembara desain celana kuda. Masyarakat diundang berpartisipasi dalam lomba tersebut. Pendaftaran sudah dibuka sejak 18 November dan akan ditutup pada 6 Desember mendatang. 

Desain yang menang dalam lomba akan digunakan sebagai model celana kuda yang wajib dipakai setiap kuda. “Entah kuda yang digunakan untuk menarik bendi, dokar, delman, atau kuda tunggangan,” katanya.

Badan Lingkungan Hidup Surakarta juga menyiapkan anggaran Rp 30 juta untuk membuat sekitar 100 buah celana kuda. Celana tersebut kemudian dibagikan kepada penarik bendi, dokar, atau delman secara cuma-cuma. “Sasaran utamanya kepada penarik bendi yang jumlahnya ada 60 orang,” Sri menjelaskan.

Salah seorang penarik bendi di kawasan Monumen 45 Banjarsasi, Ari, mengaku belum tahu tentang rencana pemakaian celana khusus untuk kuda. Dia sendiri berpendapat, kebijakan tersebut justru menyulitkan dirinya. “Repot kalau harus membuat celana kuda. Buang-buang uang,” jelasnya. 

Memang, membuat celana kuda seperti yang diharapkan pemerintah Surakarta butuh dana Rp 300-400 ribu. Sementara tempat penampungan kotoran yang dibuat Ari, berupa bekas karung goni yang di ikat karet dan diletakkan tepat di tempat keluarnya kotoran, hanya butuh uang tidak sampai Rp 5 ribu.

Penarik bendi lainnya, Wiji, mengakui jika tempat penampungan kotoran yang dia buat memang tidak sepenuhnya mencegah kotoran jatuh ke jalan. “Pasti ada yang jatuh. Tapi tidak banyak,” ucapnya. Dia menyatakan tidak perlu harus dengan celana khusus, untuk mencegah kotoran kuda mengotori jalan. “Dengan tempat yang kami buat sendiri, sebenarnya sudah lumayan mencegah,” jelasnya. 

UKKY PRIMARTANTYO



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

11 Juni 2017

Presiden Jokowi tertawa ketika memberikan pertanyaan nama-nama suku di Indonesia kepada santri saat melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, 13 April 2017. Presiden juga menghadiri peletakaan batu pertama Auditorium Mbah Muqoyyim. ANTARA/Oky Lukmansyah
Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

okowi kembali menegaskan soal larangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena itu, Presiden minta masyarakat tidak terprovokasi isu bangkitnya PKI.


Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

18 Mei 2017

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi RP Argo Yuwono. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

Alfian Tanjung akan dimintai keterangan soal cuitannya yang diduga menuding sebagian politikus PDI Perjuangan adalah kader PKI.


Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

17 Maret 2017

Kaos Rusia Airlines, Aeroflot. cccp-shirts.com
Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

Fotografer Tempo, Subekti, dipaksa mencopot kaus bergambar maskapai penerbangan Rusia, Aeroflot, yang ia kenakan saat salat Jumat di Jatinegara.


Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

13 Maret 2017

Pengunjung mengamati koleksi foto mantan presiden RI Soeharto yang merupakan bagian dari peluncuran buku foto
Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

Pemerintahan Soeharto, presiden yang berkuasa di era Orde Baru selama 32 tahun, dianggap lebih baik ketimbang sekarang.


Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

8 Maret 2017

Nezar Patria. Dok. TEMPO/Adri Irianto
Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

Alfian Tanjung meminta maaf kepada anggota Dewan Pers Nezar Patria. Alfian tak sanggup membuktikan tuduhannya kepada Nezar sebagai kader PKI.


Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

31 Agustus 2016

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bejo Untung dan anggotanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

Bedjo Untung menuturkan YPKP 65 ingin berbicara dari hati ke hati dengan Presiden Jokowi.


Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

25 Agustus 2016

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo di sela-sela Simposium Anti PKI di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe
Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

Setidaknya ada empat elemen dalam rekomendasi rekonsiliasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.


Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

25 Agustus 2016

Ketua Pemuda Rakyat Sukatno yang menjadi underbouw PKI yang juga wartawati Warta Buana, korban Tragedi 1965, Sri Sulistyawati hadiri acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa Simposium ini tidak bisa dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. TEMPO/Subekti
Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung meminta Presiden Jokowi segera merespons rekomendasi tersebut.


Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

21 Juli 2016

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Luhut menyampaikan harapannya agar Indonesia jangan mau didikte negara asing. TEMPO/Aditia Noviansyah
Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

Pengadilan menemukan adanya genosida. Pemerintah membantah hal ini.


Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

21 Juli 2016

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Dalam acara ngobrol santai tersebut Luhut menyampaikan pesan kepada sejumlah wartawan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

Pemerintah tidak melihat ada jumlah kuburan massal yang signifikan, yang bisa membuktikan tuduhan adanya pembantaian pada 1965