Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

Reporter

Nezar Patria. Dok. TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO, Jakarta -Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Alfian Tanjung mendatangi kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017. Kedatangan Alfian untuk menyampaikan permohonan maaf kepada anggota Dewan Pers Nezar Patria atas ceramahnya yang menyebut Nezar sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kedatangannya ini sebagai respons atas somasi yang diajukan oleh Nezar. "Saya datang untuk menyampaikan kekeliruan dan permohonan maaf kepada," ujar Alfian kepada awak media.

Baca: Disebut Kader Komunis, Nezar Patria Somasi Alfian Tanjung

Alfian menuturkan Nezar bukan bagian dari PKI seperti yang ia sebutkan dalam ceramahnya. Ia juga menegaskan Nezar tak memiliki hubungan, baik secara kedinasan maupun hubungan khusus lainnya dengan Istana Negara.

Sebelumnya, Alfian Tanjung dalam ceramahnya di Masjid Jami' Said Tanah Abang pada Oktober 2016 mengatakan bahwa PKI telah menguasai Istana. Alfian menyebutkan beberapa nama yang dia tengarai sebagai kader PKI dan rutin melakukan rapat di Istana, yaitu Teten Masduki, Urip Supriyanto, Budiman Sudjatmiko, Waluyo Jati, dan Nezar Patria.

Simak: Sidang Kasus E-KTP, Ini Penyebab KPI Kritik Larangan Siaran Live

Atas ceramah Alfian tersebut, Nezar melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada  pada Januari 2017 lalu. Nezar meminta Alfian mencabut seluruh pernyataan yang mengatakan bahwa dirinya sebagai kader PKI dan menyampaikan permohonan maafnya.

Nezar mengatakan, telah menerima permohonan maaf tersebut dan mengatakan persoalan mereka telah usai. "Saya berharap Pak Alfian bisa semakin obyektif, data-data yang telah disampaikan lebih terverifikasi," ujar Nezar.

DENIS RIANTIZA | KUKUH S WIBOWO






Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

13 hari lalu

Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

Bambang Wuryanto, menanggapi Dewan Pers yang melayangkan warkat kepada Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP


Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

14 hari lalu

Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Dewan Pers menyurati Presiden Jokowi pada 17 November lalu untuk meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.


Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

14 hari lalu

Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

Nikita Mirzani, hari ini, Senin, 21 November 2022, untuk kedua kalinya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang.


Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

19 hari lalu

Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

Dosen Fakultas Hukum UGM Herlambang P. Wiratraman berpendapat, butir pasal RKUHP gagal mencerminkan landmark decision.


PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

19 hari lalu

PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

Anggota Komisi III Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berkata perlu ada kehati-hatian dalam pengesahan RKUHP tersebut.


PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

19 hari lalu

PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

Dewan Pers mengatakan masih ada 22 pasal dari 9 sektor di RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil.


Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

25 hari lalu

Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

Dewan Pers dan Bareskrim Polri meneken perjanjian kerja sama untuk menjamin jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.


Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

39 hari lalu

Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

Dewan Pers meminta kepada penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus intimidasi yang menimpa jurnalis


Dewan Pers Bentuk Satgas Kekerasan terhadap Media dan Wartawan

51 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Satgas Kekerasan terhadap Media dan Wartawan

Dewan Pers membentuk Satgas Kekerasan Digital terhadap Media dan Wartawan. Satgas dibentuk pascaserangan digital ke awak redaksi Narasi.


Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

30 September 2022

Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

Ade Wahyudin mengatakan redaksi Narasi menerima ancaman dengan pesan masuk "diam atau mati" ke dalam server situs web Narasi.