Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

image-gnews
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bejo Untung dan anggotanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bejo Untung dan anggotanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 Bedjo Untung mengatakan telah meminta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo mempertemukan mereka dengan Presiden Joko Widodo.

"Kami minta Pak Agus menjembatani pertemuan ini," ujar Bedjo di kantor Lemhanas, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Agustus 2016.

Bedjo menuturkan YPKP 65 ingin berbicara dari hati ke hati dengan Presiden. Dia ingin menceritakan peristiwa 65 dengan lebih manusiawi. "Supaya tidak terjadi kegaduhan hukum."

Selain itu, Untung meminta dipertemukan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. "Kami sudah bicara dengan stafnya dan sedang dicari timing yang pas," ucapnya.

YPKP 65 mengaku kecewa terhadap isi pidato kenegaraan Presiden Jokowi saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Senayan. "Dalam pidato sama sekali tidak menyinggung tentang korban 65," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untung beserta para korban 65 yang tergabung dalam YPKP 65 mengerti bahwa menyelesaikan peristiwa berdarah masa lalu itu tidak mudah. "Pak Agus juga mengingatkan dalam pertemuan tadi," ucapnya.

Menurut Untung, Agus menuturkan YPKP memberikan kesempatan dan waktu kepada Presiden. "Katanya agar Pak Jokowi bisa menyelesaikan kasus 65 ini tanpa menimbulkan kegaduhan politik," ujar Untung.

ODELIA SINAGA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

14 Juli 2022

Ilustrasi kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO
Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

Rektor Unhas mengatakan perlu pembentukan tim terpadu pengelolaan konflik sosial Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lemhanas bekerja sama dengan kampus.


BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

12 Maret 2022

BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

Kementerian atau lembaga pemerintah perlu menyamakan persepsi tentang materi Ideologi Pancasila sehingga tidak ada beragam versi soal Pancasila.


Alex Noerdin Ikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dari Lemhanas

26 Agustus 2019

Presiden Jokowi saat memasuki ruang acara menyempatkan diri menyapa anggota DPR RI terpilih. Tampak Alex Noerdin, anggota DPR RI terpilih dari dapil Sumsel II berjabat tangan hangat dengan Presiden Jokowi.
Alex Noerdin Ikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dari Lemhanas

Mantan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, mengikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang digelar oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, Senin, 26 Juli 2019.


Tunjangan Kinerja Pegawai Lemhanas Bisa Capai Rp 29 Juta

24 Juli 2018

Tunjangan Naik, Kinerja Naik Juga? Doc. KOMUNIKA ONLINE
Tunjangan Kinerja Pegawai Lemhanas Bisa Capai Rp 29 Juta

Pemerintah melakukan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas.


Komisioner Ombudsman: Pelantikan M. Iriawan Seperti Dipaksakan

20 Juni 2018

Komjen M. Iriawan mengucap sumpah jabatan saat dilantik menjadi pejabat sementara Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Komisioner Ombudsman: Pelantikan M. Iriawan Seperti Dipaksakan

Secara administratif tidak ada masalah, tapi Ombudsman mempertanyakan kenapa M. Iriawan dipaksakan menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat?


Jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, Iriawan Dikabari saat Lebaran

18 Juni 2018

Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan, berjalan bersama pejabat sementara Gubernur Jawa Barat terpilih, Komjen M. Iriawan (kiri), dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (kedua kiri) sebelum pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, Iriawan Dikabari saat Lebaran

Sekretaris Utama Lemhannas Mochamad Iriawan baru tahu ditunjuk jadi penjabat Gubernur Jawa Barat pada Lebaran kedua.


Alasan Tjahjo Kumolo Ajukan Lagi Iriawan Jadi Gubernur Jawa Barat

18 Juni 2018

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) memasang tanda pangkat kepada pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan (kanan), saat pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Alasan Tjahjo Kumolo Ajukan Lagi Iriawan Jadi Gubernur Jawa Barat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penunjukan Sestama Lemhannas Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat sesuai aturan.


Mutasi Pati Polri, Irjen Iriawan Jadi Sekretaris Utama Lemhanas

9 Maret 2018

Kapolri Jendral Pol Tito Karnivian saat melantik Irjen Muhammad Iriawan sebagai Asisten Operasi Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 26 Juli 2017. Posisi Kepala Polda Metro Jaya diganti oleh Inspektur Jenderal Idham Azis. TEMPO/Rizki Putra
Mutasi Pati Polri, Irjen Iriawan Jadi Sekretaris Utama Lemhanas

Mutasi juga dilakukan di tubuh Badan Reserse Kriminal Polri.


Gubernur Lemhanas: Senjata Sesuai Tugas Pokok Institusi

27 September 2017

Pindad Rantis Komodo 4x4, kendaraan tempur karya anak bangsa yang dikembangkan oleh Pindad. Diharapkan jip ini mampu menembus pasar dunia, dan mendapat predikat combat proven atau teruji di medan tempur. Ditenagai mesin diesel turbo intercooler, dengan ke
Gubernur Lemhanas: Senjata Sesuai Tugas Pokok Institusi

Yang pasti, kata Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo, keputusan untuk mempergunakan senjata itu ditentukan oleh otoritas politik sipil.


Kata Gubernur Lemhanas Tanggapi Kasus Saracen dan Hoax

28 Agustus 2017

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo,  berbicara dalam acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. Agus Widjojo berharap simposium ini dapat menyelesaikan masalah melalui rekonsiliasi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Kata Gubernur Lemhanas Tanggapi Kasus Saracen dan Hoax

Terkait Saracen, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjend
(Pur) Agus Widjojo mengatakan masyarakat harus punya
kapasitas menangkal berita bohong.