Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bejo Untung dan anggotanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bejo Untung dan anggotanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 Bedjo Untung mengatakan telah meminta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo mempertemukan mereka dengan Presiden Joko Widodo.

    "Kami minta Pak Agus menjembatani pertemuan ini," ujar Bedjo di kantor Lemhanas, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Agustus 2016.

    Bedjo menuturkan YPKP 65 ingin berbicara dari hati ke hati dengan Presiden. Dia ingin menceritakan peristiwa 65 dengan lebih manusiawi. "Supaya tidak terjadi kegaduhan hukum."

    Selain itu, Untung meminta dipertemukan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. "Kami sudah bicara dengan stafnya dan sedang dicari timing yang pas," ucapnya.

    YPKP 65 mengaku kecewa terhadap isi pidato kenegaraan Presiden Jokowi saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Senayan. "Dalam pidato sama sekali tidak menyinggung tentang korban 65," katanya.

    Untung beserta para korban 65 yang tergabung dalam YPKP 65 mengerti bahwa menyelesaikan peristiwa berdarah masa lalu itu tidak mudah. "Pak Agus juga mengingatkan dalam pertemuan tadi," ucapnya.

    Menurut Untung, Agus menuturkan YPKP memberikan kesempatan dan waktu kepada Presiden. "Katanya agar Pak Jokowi bisa menyelesaikan kasus 65 ini tanpa menimbulkan kegaduhan politik," ujar Untung.

    ODELIA SINAGA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.