KPK Gandeng Tujuh Perguruan Tinggi di Bandung Lawan Korupsi
Kamis, 15 Februari 2007 16:25 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Kamis, 15 Februari 2007 16:25 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?
39 hari lalu
Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.
Mantan Gubernur Kalimantan Selatan Tersangka
15 Desember 2006
Gubernur Kalimantan Selatan periode 2001-2005 Sjachriel Dahram ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
20 Mantan Menteri Belum Serahkan Laporan Kekayaan
20 Desember 2004
Baru sembilan dari 29 mantan menteri Kabinet Gotong Royong yang menyerahkan laporan kekayaan ke KPK. Padahal tenggat pelaporan hari ini, Senin (20/12).
Jusuf Syakir: Kekayaan Penyelenggara Negara Harus Diumumkan
13 Desember 2004
KPK selenggarakan seminar pelaporan harta kekayaan pejabat publik. Dibicarakan, perlu tidaknya harta mereka dilaporkan.
Dua Menteri Laporkan Kekayaan
1 November 2004
Hari ini, menyusul tiga menteri.
Suap di Indonesia Terlalu Tinggi
29 Oktober 2004
Menurut Bank Dunia biaya suap menyumbang 4,6 persen harga jual produk barang dan jasa di Indonesia.
Belum Satupun Anggota DPR Serahkan Laporan Kekayaan
28 Oktober 2004
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kesadaran pejabat publik untuk melaksanakan kewajiban hukum yang diamanatkan undang-undang sangat rendah.
KPK akan Buka Akses Publik Laporan Kekayaan Pejabat Negara
27 Agustus 2004
Rancangan dan mekanismenya sedang dipersiapkan.
MK Tegaskan Fungsi KPK Sesuai Dengan KPKPN
26 Agustus 2004
Menurut Jimmly, Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu fungsi KPK adalah memberikan akses terhadap laporan kekayaan pejabat negara, sesuai dengan Undang Undang nomor 30/2002.
KPK Minta KPU Lakukan Klarifikasi
24 Agustus 2004
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki akan memanggil pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menjelaskan laporan adanya dugaan korupsi yang dilakukan KPU berdasarkan laporan koalisi LSM beberapa waktu yang lalu.