10 Bulan, Tim Saber Pungli Telah Lakukan 1.002 OTT Pungli

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya didampingi Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak saat meninjau barang bukti pungli bongkar muat barang di pelabuhan, 18 Maret 2017. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 6,1 miliar yang ditampung dalam empat kardus. TEMPO/FIRMAN HIDAYAT/SAPRI MAULANA

    Menteri Perhubungan Budi Karya didampingi Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak saat meninjau barang bukti pungli bongkar muat barang di pelabuhan, 18 Maret 2017. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 6,1 miliar yang ditampung dalam empat kardus. TEMPO/FIRMAN HIDAYAT/SAPRI MAULANA

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah melakukan operasi tangkap tangan 1.002 kasus pungli. "OTT itu dilakukan sepanjang sepuluh bulan," kata Kepala Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno di Senayan, Jakarta, Minggu, 17 September 2017.

    Dwi mengungkapkan, selama sepuluh bulan terakhir ada 31 ribu aduan dari masyarakat terkait dengan pungutan liar. Dari pengaduan tersebut tim Saber Pungli melakukan penyidikan untuk mendalaminya. "Tentunya kami klarifikasi, mungkin ada orang tidak suka, tidak berunsur pengawasan dan sebagainya," kata dia.

    Baca juga: Pungli di Jalan Gatot Subroto, Lima Polisi Ditangkap Propam

    Dwi berujar dari 1.002 OTT tersebut, tim Saber Pungli berhasil menyelamatkan uang Rp 319 miliar. Dwi mengatakan tim Saber Pungli akan terus melakukan pengembangan untuk melihat pelanggaran-pelanggaran lain terkait dengan pungli.

    "Walaupun waktu OTT uang disita Rp 5 juta tetapi dikembangkan ada undang-undang korupsinya, ada tindak pidana pencucian uang, dan sebagainya," ujar dia.

    Baca juga: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pekanbaru Ditahan Terkait Pungli

    Dwi menjelaskan, dari hasil pelaporan dan OTT, pungutan liar terbesar berada dalam sektor layanan publik. Selain itu, kata dia, diikuti oleh sektor penegakan hukum dan pendidikan.

    "Angkanya saya tidak hapal, berkaitan dengan pelayanan publik ini yang paling tinggi 36 persen, kemudian penegakan hukum ada kurang-lebih 20 persen, pendidikan 18 persen," ucap Dwi.

    Baca juga: Teori Telur Kapolri Tito Karnavian Soal Laporan Pungli Polisi

    Menurut Dwi, sektor pelayanan publik merupakan sektor yang paling rawan terjadi pungli. Dia menjelaskan, di dalam pelayanan publik banyak terdapat pengurusan perizinan yang memungkinkan terjadinya pungli. "Misalnya mengurus perizinan, seperti itu cukup besar. Kemudian mengurus tanah harusnya tidak bayar tapi ditarik," ujar dia.

    Dwi mengimbau kepada masyarakat juga turut kooperatif dalam membantu mengentaskan masalah pungli. Dia mengatakan masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan pungli yang selanjutnya dapat diselidiki tim Saber Pungli. "Ada pungli laporkan segera. Ada 193 telepon dan 1193 SMS, 24 jam," kata dia.

    Baca juga: Satgas Saber Pungli Rilis 7 Kementerian Paling Bermasalah

    Dwi berharap nantinya Indonesia tidak akan terjadi pungli. Dia mengatakan saat ini pemerintah melalui tim Saber Pungli akan berupaya menekan pungli sampai tidak ada. "Inikan proses tidak langsung zero pungli gitu. Kami berharap zero pungli seperti negara-negara lain," ucapnya.

    SYAFIUL HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.