Kata Basaria Panjaitan Soal OTT Banjarmasin Setelah OTT Batubara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan memberikan keterangan saat menggelar barang barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kemenhub, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan memberikan keterangan saat menggelar barang barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kemenhub, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan heran dengan masih terjadinya operasi tangkap tangan atau OTT Banjarmasin yang terjadi setelah OTT Batubara.. "Apa mereka enggak pernah tahu konferensi pers KPK ?" kata Basaria dalam pesan tertulis di Jakarta, Jumat, 15 September 2017.

    Kamis malam, 14 September 2017, KPK melakukan OTT Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Operasi tangkap tangan ini diduga terkait proses pembahasan peraturan daerah di daerah tersebut.

    Baca juga: Jokowi: Hati-hati Kelola APBD atau APBN, Itu Adalah Uang Rakyat

    Menurut Basaria, KPK menangkap lima orang dari unsur DPRD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta. Sejumlah uang, ujarnya, juga disita.

    Sehari sebelumnya, Rabu siang, 13 September 2017, KPK melakukan OTT terhadap delapan orang di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dari delapan orang yang ditangkap, lima telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen.

    Dalam OTT Batubara, OK Arya diduga menerima suap senilai Rp 4,4 ,iliar dari pemenang tender proyek pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut.

    Dalam konferensi terkait OTT Kabupaten Batubara di Gedung KPK, Kamis sore, 14 September 2017, Basaria memulai dengan harapan, "Semoga ini yang terakhir."  Harapan Basaria Panjaitan tentu buyar setelah malam harinya, selang beberapa jam, lima orang kembali terjaring OTT Banjarmasin.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.