Masinton Pasaribu: 11 Temuan Pansus Hak Angket KPK Akurat

Reporter

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mendatangi Gedung KPK dengan membawa koper berisi pakaian pada Senin, 4 September 2017.

TEMPO.CO, Jakarta  - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan temuan-temuan yang diperoleh Pansus sangat akurat. Setidaknya, kata dia,  lebih dari 11 temuan yang sudah dikantongi Panitia Angket. "Kemarin kan 11, ada tambahan. Itu akurat. Lagi kami dalami," kata Masinton saat ditemui di Gedung KPK, Senin, 4 September 2017.

Menurut Masinton Pasaribu seluruh laporan itu sedang diverifikasi. Sebagian besar, kata dia, sudah terkonfirmasi. "Keterangan Dirdik (Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman) sebagian besar juga sudah terkonfirmasi," kata dia.

Baca: Ketika Masinton Pasaribu Menantang Ketua KPK, Minta Ditahan

Masinton mengatakan temuan yang diperoleh Panitia Angket di antaranya adalah soal barang sitaan. Dari sekian banyak benda yang disita KPK, kata dia, hanya sedikit yang dilaporkan. "Aset yang disita dari sekian banyak cuma benda bergerak saja yang dilaporkan. Aset yang tidak bergerak itu juga sangat sedikit yang dilaporkan," ujar dia.

Temuan lainnya, kata dia, adalah soal saksi yang direkayasa KPK. Menurut Masinton perlindungan saksi ada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga KPK wajib melapor ke lembaga tersebut. "Saksi yang dikelola KPK itu tidak dilaporkan di LPSK," katanya.

Simak: Pansus Angket KPK Bakal Panggil Deputi hingga Komisioner KPK

Pada poin lain Masinton menyebut KPK sebagai lembaga superbody yang tidak siap dikritik dan diawasi. Dengan adanya argumen independen yang mengarah pada kebebasan dari kekuasaan negara, KPK berpotensi melakukan abuse of power.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menampik tudingan bahwa lembaga antirasuah adalah lembaga yang antikritik. Ia mengatakan KPK sangat terbuka dengan masukan dan saran yang disampaikan dalam koridor hukum yang benar.

Lihat: Penyebab PERADI Sebut Pansus Hak Angket KPK Seharusnya Tak Ada

Menurut Alex mestinya pemimpin dan wakil rakyat kompak mendukung pemberantasan korupsi sehingga tak perlu terjadi hiruk pikuk seperti saat ini. "Mereka bisa menyampaikan kritik tanpa kelihatan atau tendensi mendukung pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Panitia angket hingga kini telah menghadirkan sejumlah saksi dari kalangan narapidana, saksi dalam kasus korupsi di KPK, hingga Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Menurut Masinton panitia angket juga bakal memanggil deputi, penyidik, hingga komisioner KPK. “Kami minta juga nanti supaya pimpinan KPK patuh pada konstitusi supaya datang,” ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

20 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

20 jam lalu

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

Wacana Jokowi 3 periode muncul lagi saat Bambang Soesatyo menanggapi soal hasil survei kepuasan publik yang digelar Poltracking.


LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

20 jam lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

20 jam lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

22 jam lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

Aliansi Reformasi KUHP menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit menyudutkan kelompok masyarakat sipil penolak RKUHP yang baru disahkan DPR.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

1 hari lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

3 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

3 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

3 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.