Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masinton Pasaribu: 11 Temuan Pansus Hak Angket KPK Akurat

image-gnews
Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mendatangi Gedung KPK dengan membawa koper berisi pakaian pada Senin, 4 September 2017.
Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mendatangi Gedung KPK dengan membawa koper berisi pakaian pada Senin, 4 September 2017.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta  - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan temuan-temuan yang diperoleh Pansus sangat akurat. Setidaknya, kata dia,  lebih dari 11 temuan yang sudah dikantongi Panitia Angket. "Kemarin kan 11, ada tambahan. Itu akurat. Lagi kami dalami," kata Masinton saat ditemui di Gedung KPK, Senin, 4 September 2017.

Menurut Masinton Pasaribu seluruh laporan itu sedang diverifikasi. Sebagian besar, kata dia, sudah terkonfirmasi. "Keterangan Dirdik (Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman) sebagian besar juga sudah terkonfirmasi," kata dia.

Baca: Ketika Masinton Pasaribu Menantang Ketua KPK, Minta Ditahan

Masinton mengatakan temuan yang diperoleh Panitia Angket di antaranya adalah soal barang sitaan. Dari sekian banyak benda yang disita KPK, kata dia, hanya sedikit yang dilaporkan. "Aset yang disita dari sekian banyak cuma benda bergerak saja yang dilaporkan. Aset yang tidak bergerak itu juga sangat sedikit yang dilaporkan," ujar dia.

Temuan lainnya, kata dia, adalah soal saksi yang direkayasa KPK. Menurut Masinton perlindungan saksi ada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga KPK wajib melapor ke lembaga tersebut. "Saksi yang dikelola KPK itu tidak dilaporkan di LPSK," katanya.

Simak: Pansus Angket KPK Bakal Panggil Deputi hingga Komisioner KPK

Pada poin lain Masinton menyebut KPK sebagai lembaga superbody yang tidak siap dikritik dan diawasi. Dengan adanya argumen independen yang mengarah pada kebebasan dari kekuasaan negara, KPK berpotensi melakukan abuse of power.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menampik tudingan bahwa lembaga antirasuah adalah lembaga yang antikritik. Ia mengatakan KPK sangat terbuka dengan masukan dan saran yang disampaikan dalam koridor hukum yang benar.

Lihat: Penyebab PERADI Sebut Pansus Hak Angket KPK Seharusnya Tak Ada

Menurut Alex mestinya pemimpin dan wakil rakyat kompak mendukung pemberantasan korupsi sehingga tak perlu terjadi hiruk pikuk seperti saat ini. "Mereka bisa menyampaikan kritik tanpa kelihatan atau tendensi mendukung pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Panitia angket hingga kini telah menghadirkan sejumlah saksi dari kalangan narapidana, saksi dalam kasus korupsi di KPK, hingga Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Menurut Masinton panitia angket juga bakal memanggil deputi, penyidik, hingga komisioner KPK. “Kami minta juga nanti supaya pimpinan KPK patuh pada konstitusi supaya datang,” ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

11 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

1 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

1 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.