Aksi Solidaritas ASN Purwakarta untuk Rohingya

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menghilangkan nyawa perseorangan ataupun komunitas adalah perbuatan keji yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

    Menghilangkan nyawa perseorangan ataupun komunitas adalah perbuatan keji yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

    INFO PURWAKARTA - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memotori pengumpulan dana bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. “Sesuai arahan Bapak Presiden, hari ini kita melakukan aksi nyata, bukan sekadar mengecam. Kita kumpulkan dana untuk masyarakat Rohingya. Semoga bisa meringankan beban mereka,” katanya saat memimpin aksi solidaritas aparatur sipil negara (ASN) untuk Rohingya di Bale Maya Datar, kompleks kantor Bupati Purwakarta, Senin, 4 September 2017.

    Dedi juga mengimbau kepada semua komponen masyarakat untuk tidak memperuncing konflik di negara peraih Nobel Perdamaian Dunia, Aung San Suu Kyi itu. Apalagi menyeret-nyeretnya ke dalam isu suku, agama, ras, dan antargolongan di dalam negeri. “Pada prinsipnya, penyelesaian masalah Rohingya harus berpijak pada nilai kemanusiaan sebagai dasar perdamaian,” tuturnya.

    “Siapa pun yang menghilangkan nyawa perseorangan ataupun komunitas tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Perbuatan keji itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan,” ucapnya.

    Dari aksi solidaritas buat Rohingya yang digalang dari pejabat eselon II, III, IV, sampai kepala desa tersebut, ditargetkan bisa terkumpul Rp 200 jutaan. Setelah terkumpul, dana itu akan disalurkan melalui misi Palang Merah Indonesia (PMI).

    Dalam aksi spontanitas tersebut, para pejabat yang hadir tampak antusias merogoh kocek dan mengeluarkan uang lembaran Rp 50 ribu serta Rp 100 ribu ke dalam kotak keramik yang sudah disiapkan.

    "Alhamdulillah. Meski tak besar, kami bisa menjadi bagian dari pemberi sumbangan kepada saudara kami etnis Rohingya," kata Camat Jatiluhur Asep Supriyatna. Ia berharap konflik Rohingya segera berakhir. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.