PKS Tunggu Pernyataan Jokowi Terkait Rohingya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menggelar silaturahim dan halal bihalal di Istana Negara Jakarta, 11 Juli 2016. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menggelar silaturahim dan halal bihalal di Istana Negara Jakarta, 11 Juli 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyesalkan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya. Pihaknya mengutuk persitiwa yang telah menelan ratusan korban jiwa itu.

    "Kami sangat menyesal dan mengutuk peristiwa yang terjadi di sana. Dimana saudara kita di sana mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusian," ujarnya di Kantor DPP PKS pada Ahad, 3 September 2017.

    Baca : Bahas Nasib Rohingya, Menlu Retno Akan ke Myanmar

    Menurut laporan dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), warga Rohingya yang lari ke Bangladesh karena konflik tersebut mencapai 238ribu orang. Dalam sepekan terakhir, sekitar 45ribu melarikan diri. Selain itu, lebih dari 400 orang terbunuh dan sekitar 1.000 rumah dibakar. "Ini tampilan yang sangat buruk di dalam penghormatan hak asasi manusia ya," kata Hidayat.

    Hidayat menilai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Retno telah berencana untuk terbang ke Myanmar untuk membahas krisis Rohingya.

    Baca : Tekan Rohingya, Bangladesh Tawarkan Opsi Militer kepada Myanmar

    Meski begitu, menurut Hidayat, kasus Rohingya ini sudah menjadi kelas persoalan pimpinan negara. "Jadi sangat bagus kalau Jokowi melakukan penegasan yang sangat kuat sebagaimana beliau melakukan beragam penolakan terorisme di Paris, London," kata dia.

    Apalagi, Hidayat berpendapat konflik yang terjadi di Rohingya lebih mengerikan daripada di Paris dan London. "Dan ini jelas akan menghadirkan dampak apapun di Asia Tenggara. Mengingat kita sudah mendapatkan pengungsi Rohingya," ujarnya.

    PKS sendiri mengaku sudah melakukan langkah nyata melalui Fraksi PKS di DPR RI. "PKS melakukan interupsi terbuka kepada DPR supaya melakukan tindakan yang lebih konkrit," kata Hidayat. Kemudian, akan dikelola lebih efektif melalui lembaga-lembaga yang efektif yaitu negara dan parlemen.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.