Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Peserta Dialog Nasional Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, dan Queer (LGBTIQ) Indonesia (ketiga kiri) berfoto bersama anggota Forum  LGBTIQ di Medan, Sumatera Utara, 17 Desember 2015. ANTARA FOTO
Peserta Dialog Nasional Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, dan Queer (LGBTIQ) Indonesia (ketiga kiri) berfoto bersama anggota Forum LGBTIQ di Medan, Sumatera Utara, 17 Desember 2015. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan mendorong semangat larangan perilaku penyuka sejenis lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT menjadi Ranperda Kota Medan, Sumut. Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT tersebut.

"Secara obrolan ada semangatnya kawan-kawan. Selain PKS (Partai Keadilan Sejahtera), seperti Demokrat, NasDem dan PAN (Partai Amanat Nasional) itu sama," kata Syaiful di Medan, Selasa, 10 Januari 2023.

Ia menyebut masyarakat Kota Medan menolak perilaku LGBT yang menyimpang dan tidak sesuai nilai-nilai kemanusiaan dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila. "Namun bila ada yang berlanjut di ranperda, mungkin sedang dibahas oleh masing-masing fraksi," terang Syaiful, dikutip dari Antara.

Politisi ini menilai bahwa kampanye perilaku LGBT di ibu kota Provinsi Sumatera Utara dewasa ini sudah meresahkan, karena dikhawatirkan dicontoh oleh anak-anak di Kota Medan. "Kalau saya melihat ini sudah meresahkan, karena mereka muncul di kawasan-kawasan yang ramai orang. Bukan hanya dewasa, tapi anak-anak dan remaja kita ada di sana," katanya.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait supaya mengkampanyekan bahwa penyakit sosial ini bisa disembuhkan. "Saran saya pemerintah memperbanyak kegiatan positif bagi masyarakat, dan mereka ini juga dikampanyekan untuk bisa sembuh. Tidak boleh kita biarkan, karena makin bertambah nanti," tutur Syaiful yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengumumkan bahwa daerahnya menolak perilaku LGBT. Bobby mengungkapkan hal itu setelah menemukan banyak pasangan sesama jenis saat berjalan dari kantor Wali Kota Medan ke acara perayaan malam tahun baru di Jalan Raden Saleh.

"Saya lihat, sepanjang saya lihat dari kota kota sampai sini, saya lihat kok yang cowok sama cowok. Gak ada ya, gak ada ya Kota Medan LGBT. Kita anti-LGBT, yang jomblo kami doakan tahun 2023 cepat nikah," cuit Bobby lewat akun Twitter @bobbynasution_ pada Rabu, 4 Januari 2023.

Baca: Masjid di Berlin Kibarkan Bendera Pelangi Dukung Kaum LGBT

Hartoyo kecam pernyataan Bobby Nasution

Pendamping Komunitas Transpuan Indonesia Hartoyo mengecam pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang melarang keberadaan LGBT di kotanya. Menurut Hartoyo, Bobby semestinya paham bahwa ranah personal, termasuk identitas, tidak perlu diurus seorang pejabat publik.

Sebagai wali kota, Hartoyo mengatakan Bobby mesti tahu bahwa rakyatnya sangat beragam, baik dari agamanya, suku, ras, pun dengan orientasi seksual. “Apakah seorang warga homoseksual atau heteroseksual, transgender atau tidak, menikah atau tidak menikah, beribadah atau tidak beribadah itu semua bukan wewenang atau tugas wali kota untuk turut masuk dan mengatur,” kata Hartoyo dalam keterangannya, Jumat, 6 Januari 2023.

Dia menjelaskan, keberagaman gender dan identitas ada di kota mana pun di Indonesia. Bahkan, komunitas ini sudah ada jauh sebelum Bobby jadi wali kota maupun menantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan, dia melanjutkan, gender non mainstream justru hidup dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan budaya Bissu di Bugis, budaya Warok-Gemblak di Ponorogo, dan Lengger Lanang di Banyumas.

Hartoyo turut mencontohkan legenda Boru Nantinjo yang hidup di tanah Batak. Dia menyebut Boru Nantinjo merupakan sosok yang digambarkan sebagai bukan laki-laki maupun perempuan. “Ketika Bobby sebagai bagian dari etnis Batak, di tanah Batak sendiri ada legenda yang diberi nama Boru Nantinjo,” ujarnya.

Boru Nantinjo, kata Hartoyo, justru disucikan dalam adat masyarakat Batak Toba. Oleh sebab itu, pernyataan Bobby bahwa Kota Medan melarang atau anti-LGBT malah mengingkari keragaman budaya nusantaranya sendiri.

Di sisi lain, Hartoyo mengatakan pernyataan Bobby malah berpotensi melahirkan diskriminasi dan peminggiran terhadap warga berdasarkan perbedaan orientasi seksual dan gendernya. Adapun jelang tahun politik, pernyataan Bobby ini dinilai berpotensi dipakai politikus jahat untuk menghancurkan rasa persaudaraan menggunakan identitas keberagaman bangsa ini.  “Semestinya Bobby sebagai pejabat publik memahami situasi itu, sehingga tidak perlu membuat pernyataan yang berpotensi meminggirkan kelompok yang sudah rentan secara sosial, ekonomi maupun politik,” kata dia.

Menurut Hartoyo, Bobby mestinya berfokus mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, pendidikan yang berkualitas, hingga tempat tinggal yang aman dan layak.

“Termasuk bagaimana setiap anak dan perempuan di kota Medan terbebas dari segala bentuk kekerasan dan kekerasan seksual. Hal-hal mendasar itulah yang harus diurusi dan dipastikan oleh Bobby sebagai wali kota dapat diakses oleh warga kota Medan,” ujarnya.

Hartoyo mengingatkan bahwa saat Bobby terpilih menjadi Walikota Medan, ada suara LGBT di dalamnya. Mereka, kata Hartoyo, berharap pada Bobby sebagai Walikota terpilih untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

“Mereka (komunitas LGBT) berharap pada wali kota terpilih ada perubahan kesejahteraan yang lebih baik dan dihargai martabat kemanusiaan mereka sebagai manusia maupun warga Kota Medan,” kata Hartoyo.

Baca juga: Sayangkan Bobby Nasution Sebut Medan Anti-LGBT, Pendamping Transpuan Ingatkan Legenda Boru Nantinjo

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

6 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Biden, Obama dan Clinton Dicemooh karena Bela Israel dalam Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

6 jam lalu

Presiden AS Joe Biden besama mantan presiden AS Barack Obama meninggalkan Air Force One di Bandara Internasional John F Kennedy di New York, AS 28 Maret 2024. REUTERS
Biden, Obama dan Clinton Dicemooh karena Bela Israel dalam Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton dicemooh demonstran atas dukungannya terhadap serangan Israel ke Gaza


Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

7 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

10 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

10 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.


RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

11 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

RUU DKJ disahkan, apakah Gibran akan punya kewenangan besar di kawasan aglomerasi?


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

1 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

1 hari lalu

Puluhan demonstran pro-Palestina mengangkat telapak tangan mereka saat rapat Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, Washington, AS, 31 Oktober 2023. Puluhan demonstran pro-Palestina menyerbu rapat Kongres Amerika Serikat yang tengah membahas bantuan dana untuk Israel yang masih berperang dengan Hamas. REUTERS/Kevin Lamarque
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

55% warga Amerika Serikat tidak menyetujui respons militer Israel ke Gaza, menurut jajak pendapat terbaru Gallup


Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Kiri) memberikan sambutan dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

AHY menyebutkan bahwa penyebab kehilangan kursi tersebut karena maraknya vote buying atau politik uang.