Suap BPK, KPK Perpanjang Penahanan Pejabat BPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus suap auditor Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Sugito (depan kiri) dan Jarot Budi Prabowo (belakang kiri) meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 16 Agustus 2017. JPU KPK mendakwa Sugito dan Jarot menyuap auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, sejumlah Rp250 juta. ANTARA FOTO

    Terdakwa kasus suap auditor Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Sugito (depan kiri) dan Jarot Budi Prabowo (belakang kiri) meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 16 Agustus 2017. JPU KPK mendakwa Sugito dan Jarot menyuap auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, sejumlah Rp250 juta. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan dua tersangka suap, auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memeriksa laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kedua tersangka itu adalah pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli.

    "Dalam kasus indikasi suap terkait audit BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT terhadap tersangka RGS dan ALS dilakukan perpanjangan penahanan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Kamis, 24 Agustus 2017.

    Baca juga: Nama Sekjen Kemendes Muncul dalam Dakwaan Penyuap Auditor BPK

    Febri mengatakan perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari. Perpanjangan ini mulai berlaku 25 Agustus 2017 hingga 23 September 2017.

    Dalam perkara ini, Rachmadi dan Ali diduga menerima suap sebesar Rp 240 juta dari Inspektur Jenderal Kemendes Sugito dan pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo. Suap itu diberikan agar BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kemendes tahun 2016.

    Sugito dan Jarot juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

    Keduanya didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Simak pula: Auditor BPK Diduga Berinisiatif Minta Suap ke Kemendes

    Sementara itu, Rachmadi dan Ali Sadli dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.