Perpu Ormas Akan Segera Dibahas di DPR

Reporter

Ilustrasi DPR. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR RI fraksi Partai Gerindra Riza Patria mengatakan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas akan dilakukan pada masa sidang periode ini. Ia mengatakan surat dari pemerintah terkait Perpu Ormas tersebut sudah diterima pimpinan DPR.

"Surat dari pemerintah sudah masuk ke pimpinan DPR, pimpinan juga sudah rapat dengan Badan Musyawarah," kata Riza saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.

Baca juga: Soal Perpu Ormas, Jokowi: Wajah Begini Kok Dibilang Diktator?

Riza menambahkan, atas rekomendasi Badan Musyawarah DPR, pimpinan secara resmi telah menyerahkan pembahasan ke Komisi II atau Komisi Pemerintahan. "Namun, belum ada surat resmi," ujarnya.

Komisi Pemerintahan, kata Riza, sudah melakukan rapat internal untuk memutuskan jadwal rapat terkait Perpu Ormas. "Kami sepakat untuk menyelesaikan (pembahasan Perpu Ormas) dalam masa sidang ini, cuma tanggalnya belum diputuskan," kata dia.

Pada pertengahan Juli lalu, pemerintah secara resmi menyerahkan draf Perpu Ormas ke pimpinan DPR. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perpu harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk bisa menjadi Undang-Undang. Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat saat ini juga masih berupaya untuk membatalkan Perppu Ormas melalui jalur permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Riza menambahkan, sikap dari partainya tetap menolak Perpu Ormas tersebut. "Gerindra konsisten bahwa Perpu Ormas bertentangan karena kewenangan pengadilan diambil pemerintah. Ini yang keliru, bahkan dulu waktu revisi ormas ini, NU dan Muhammadiyah saja menolak, pasti sekarang akan lebih lagi," ujar Riza.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR RI dari fraksi Demokrat, Fandi Utomo juga belum menerima surat resmi dari pimpinan DPR. "Saya belum ikuti hasil dari rapat Bamus," ujarnya.

Fadli mengaku belum mendapat arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait penentuan nasib Perpu Ormas. "Belum ada arahan apa-apa, tapi kalau memang diserahkan ke Komisi II (pemerintahan), nanti saya pasti minta arahan," ujarnya.

Saat ini suara sepuluh fraksi di DPR terkait Perpu Ormas masih terbelah, antara mendukung dan menolak. Enam fraksi yaitu PDIP, PPP, PKB, Nasdem, Hanura, dan Golkar, mendukung. Sedangkan, PKS, Gerindra, Demokrat, dan PAN, menolak.

FAJAR FEBRIANTO



DPR



Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

4 jam lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

2 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

2 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

3 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.