Perempuan dan Anak Harus Jadi Subyek Pembangunan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perempuan dan Anak Harus Jadi Subyek Pembangunan

    Perempuan dan Anak Harus Jadi Subyek Pembangunan

    INFO JABAR - Makna kemerdekaan bagi perempuan dan anak adalah menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan agar bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi serta kehidupan yang layak. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menyatakan hal itu setelah mengikuti upacara Gelar Senja di Lapangan Gasibu, Bandung, Kamis sore, 17 Agustus 2017.

    "Perempuan dan anak harus mendapatkan akses kontrol terhadap manfaat-manfaat pembangunan. Merdeka sejati adalah terbebasnya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi," katanya.

    Netty menjelaskan, saat ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin kompleks dengan beragam pola dan tingkat kekerasan, antara lain kekerasan dan kejahatan cyber, pelecehan seksual, hingga human trafficking atau perdagangan manusia. Ironisnya, kaum perempuan dan anak-anaklah yang rentan menjadi korban kasus tersebut. Data Komisi Nasional Perempuan pada 2016 mencatat ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan.

    Menurut Netty, kekerasan terhadap perempuan dan anak bagaikan fenomena gunung es. Kasus-kasus yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil, sementara yang lebih besar dan luas seolah tak terlihat. Karena itu, dibutuhkan peran orang tua untuk menanamkan perilaku tanpa kekerasan, memantau perkembangan perilaku dan psikologis anak, ikut mengawasi lingkungan sekitar, dan bersama-sama membentuk kelembagaan di lingkungan sosial untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku anak.

    Netty menambahkan, Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus dapat dijadikan momentum untuk terus melibatkan peran perempuan dan anak Indonesia dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Merdeka itu juga bebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran," ucapnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.