Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Perlu Dilakukan  

Reporter

SI KORA maskot pemilu saat gladi bersih dalam acara Deklarasi Kampanye Pemilu berintegritas dan pawai/ karnaval kendaraan hias parpol di lapangan Monumen Nasional (15/3). Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta - Verifikasi partai politik dinilai perlu dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada 2019. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Ia mengatakan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru ditetapkan tidak serta-merta meloloskan peserta pemilu pada 2014 menjadi peserta pemilu pada 2019.

“Pasal 173 ayat 2 ada huruf a sampai i tidak bisa menjadi landasan atau alasan untuk langsung meloloskan peserta pemilu 2014 menjadi peserta pemilu 2019,” kata Titi saat uji publik peraturan KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017. Adapun Pasal 173 yang dimaksud memuat beleid verifikasi partai politik oleh KPU.

Baca juga: 
KPU Bakal Verifikasi Parpol di Daerah Otonomi Baru

Titi mengakui keberadaan beleid tersebut menyatakan peserta pemilu pada 2014 tidak perlu melakukan verifikasi ulang. “Namun, untuk menyatakan partai yang sudah memenuhi syarat, KPU perlu mengkonkretkan pasal yang masih bersifat umum,” ujarnya. Misalnya, kata Titi, KPU perlu menerjemahkan definisi keberadaan kepengurusan administratif partai politik sebanyak 100 persen di setiap provinsi.

Menurut Titi, tidak mungkin KPU meloloskan parpol sementara jumlah data angka agregat kecamatan baru akan diminta pada 3 September 2017. Ia mengatakan KPU harus membuat norma umum sebagai landasan hukum untuk menentukan partai yang lolos menjadi peserta pemilu. “KPU tidak bisa langsung meloloskan partai menjadi peserta pemilu 2019,” katanya.

Baca pula: 
KPU Gelar Uji Publik Peraturan Pemilu 2019

Kemarin, KPU menggelar uji publik peraturan KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Uji publik ini mendesak karena pelaksanaan pemilu serentak harus dimulai tahapannya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Dalam uji publik yang diikuti perwakilan parpol, isu mengenai verifikasi partai politik mengemuka.

Komisioner KPU, Hasyim Asyari, mengatakan pihaknya bakal berkonsultasi tentang beleid yang masih memungkinkan terjadinya penafsiran berbeda ke DPR. “Misalnya ada istilah partai yang telah lolos verifikasi dan ditetapkan sebelumnya tidak perlu diverifikasi lagi, sementara di undang-undang ada istilah penelitian administratif dan ada istilah verifikasi,” tuturnya.

Hasyim berpendapat setiap partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu pada 2019 harus mendaftar dan menyampaikan berkas dokumen persyaratan. Menurut dia, pihaknya pun bakal melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut. “Tapi partai yang sudah pernah diverifikasi, tidak perlu diverifikasi faktual,” katanya.

ARKHELAUS W.






Majelis Warga Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

2 hari lalu

Majelis Warga Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Majelis Warga deklarasikan Anies Baswedan untuk jadi Capres 2024.


Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

2 hari lalu

Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

Elektabilitas menjadi perbincangan menjelang pemilu 2024. Apa makna sebenarnya?


Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

6 hari lalu

Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

8 hari lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

8 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

15 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.


Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

16 hari lalu

Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

"Kalau ada yang mengusung, kami lihat. Kami tunggu nanti," kata Anies Baswedan ihwal kesiapannya maju di Pilpres 2024


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

17 hari lalu

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.


Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

18 hari lalu

Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

Anies Baswedan ogah mengomentari soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kepada wartawan Indonesia.


Kembali ke Tanah Air, Anies Baswedan Irit Bicara Soal Kesiapannya Jadi Capres

18 hari lalu

Kembali ke Tanah Air, Anies Baswedan Irit Bicara Soal Kesiapannya Jadi Capres

Saat berada di Singapura, Anies Baswedan menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai politik yang mengusungnya.