Perpu Ormas, Alasan Megawati Bela Jokowi yang Dituding Diktator

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri, menghadiri dialog kebangsaan Mengelola Keberagaman Meneguhkan Keindonesiaan di auditorium utama LIPI, Jakarta, 15 Agustus 2017. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Ke-5, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan alasannya membela Presiden RI Joko Widodo yang disebut-sebut diktator lantaran menerbitkan Perpu Ormas.

"Enggak boleh presiden bikin perppu? Saya juga pernah presiden. Kenapa tidak boleh?" kata Megawati saat berbicara dalam dialog kebangsaan Mengelola Keberagaman Meneguhkan Keindonesiaan di auditorium utama LIPI, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

Baca : LIPI Menggelar Dialog Kebangsaan, Undang Habibie, Megawati, SBY

Dua pekan lalu, Jokowi telah menanggapi soal tudingan dirinya diktator. Menurut dia, tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak. "Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana. Rakyat juga bisa mengawasi langsung," ujar Jokowi, Jumat, 28 Juli 2017.

Ucapan ini dinyatakan Jokowi merespons pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sehari sebelumnya. Seusai pertemuan, SBY mengatakan dia dan Prabowo akan mengawal jalannya pemerintahan sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

"Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power," kata SBY.

Simak : Megawati Bicara Soal Pensiun dan Penelitian di Dialog Kebangsaan

Megawati mengatakan, Jokowi sebagai seorang presiden sah-sah saja mengeluarkan peraturan tersebut. Sebab, menurut dia, yang dilakukan Jokowi merupakan keputusan yang tepat untuk menjaga konstitusi negara.

"Kalau negara dalam keadaan bahaya, piye? Tanya tuh Pak Jenderal Agus (Gubernur Lemhanas), kita disuruh diam saja?" katanya.

Menurut Megawati, pengorbanan para founding fathers akan sia-sia jika ada yang mengubah ideologi negara. Founding fathers merupakan julukan bagi tokoh Indonesia yang berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan.

Baca juga : Megawati Perkenalkan Salam Pancasila Ajaran Bung Karno

Megawati menegaskan, dirinya juga akan membela mati-matian untuk menjaga konstitusi dan ideologi negara saat ini. Ia juga menilai, Perpu Ormas sebaiknya tidak perlu ditakuti jika ormas-ormas menyampaikan aspirasinya dengan benar, dan tidak bertujuan mengubah konstitusi.

Ia kemudian membandingkan kondisi di Amerika yang sudah lebih dari 200 tahun merdeka, tapi baru dua kali melakukan amandemen. "Kita empat kali. Kok sampai empat kali? Artinya, Amerika hati-hati sekali mengubah konstitusi," demikian Megawati.

FRISKI RIANA






Densus 88 Usut Insiden Perempuan Acungkan Pistol ke Paspampres di Depan Istana

46 hari lalu

Densus 88 Usut Insiden Perempuan Acungkan Pistol ke Paspampres di Depan Istana

Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Densus 88 melakukan pendalaman terhadap tersangka.


Seorang Perempuan Acungkan Senjata ke Paspampres di Depan Istana

46 hari lalu

Seorang Perempuan Acungkan Senjata ke Paspampres di Depan Istana

Kejadian bermula ketika satu anggota Paspampres melihat perempuan tersebut dengan tingkah laku mencurigakan. Membawa sepucuk pistol jenis FN.


Jokowi: Indonesia Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

47 hari lalu

Jokowi: Indonesia Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Jokowi menyatakan Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan berharap konflik di negara tersebut selesai secara damai dan adil.


Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Sekaligus Kepala Sekretariat Presiden

53 hari lalu

Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Sekaligus Kepala Sekretariat Presiden

Jokowi mengungkap alasannya memilih Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI. Salah satunya karena faktor kedekatan.


Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

12 September 2022

Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

Sejumlah pengamat mensinyalir adanya keterlibatan Istana dalam kisruh internal PPP. Proses pelengseran Suharso dinilai begitu cepat.


Menilik Proyek Revitalisasi Setrum Istana Semenjak Merdeka

7 September 2022

Menilik Proyek Revitalisasi Setrum Istana Semenjak Merdeka

Sebanyak enam Istana Kepresidenan yang tersebar di sejumlah daerah juga ikut memperoleh Renewable Energy Certificate.


Istana Kepresidenan Rombak Besar-besaran Infrastruktur Listrik, Pertama Sejak 1945

6 September 2022

Istana Kepresidenan Rombak Besar-besaran Infrastruktur Listrik, Pertama Sejak 1945

Infrastruktur kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta saat ini sedang dirombak besar-besaran. Ini perombakan pertama sejak 1945.


6 Istana Kepresidenan Resmi 100 Persen Pakai Energi Hijau

6 September 2022

6 Istana Kepresidenan Resmi 100 Persen Pakai Energi Hijau

PLN senang karena Istana Kepresidenan ikut menjadi garda dalam memerangi perubahan iklim dengan beralih ke energi hijau.


Istana Rencanakan Pelantikan Menpan RB di IKN Nusantara

17 Agustus 2022

Istana Rencanakan Pelantikan Menpan RB di IKN Nusantara

Pelaksanaannya akan bersamaan dengan peletakan batu pertama atau ground breaking Istana Negara di IKN Nusantara.


Ide Penggunaan Baju Daerah pada HUT RI dari Presiden Jokowi

17 Agustus 2022

Ide Penggunaan Baju Daerah pada HUT RI dari Presiden Jokowi

Heru mengatakan Jokowi ingin agar para pejabat dan menteri bisa melestarikan budaya sambil merayakan hari bersejarah.