Zigzag Politik Hary Tanoe, Mungkinkah Perindo Bersanding Hanura?

Reporter

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perindo (Partai Persatuan Indonesia) Hary Tanoesoedibjo, menyatakan dukungannya kepada Jokowi dalam Pilpres 2019. Dengan tegas ia menyatakan, dalam kongres partainya nantia ia akan mengusulkan mendukung Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon presiden.

"Untuk Pilpres, melihat perkembangan sekarang, Kongres Partai Perindo mendatang akan mengusulkan Pak Jokowi sebagai Calon Presiden 2019," ujar Hary Tanoesoedibjo, seusai acara Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif Koran SINDO 2017 di Hotel Westin, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2017 yang juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo.

Baca juga:

Akrobat Politik Hary Tanoe, Sekongsi Lagi dengan Surya Paloh?

Dalam politik, Hary Tanoe turut membidani kelahiran Partai NasDem (Nasional Demokrat) bersama Surya Paloh. Hanya dua tahun, dua pemilik media massa ini pecah kongsi. Tentang alasannya mundur, Hary mengatakan karena ada perbedaan pendapat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Surya Paloh. Konon, karena Paloh mengincar kursi Ketua Umum. "Saya menganggap NasDem tidak bisa lagi menyalurkan idealisme," katanya dalam konperensi pers, 21 Januari 2013.

Pengusaha media Hary Tanoesoedibjo kemudian bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Dia mengumumkannya kepada publik di kantor Dewan Pimpinan Pusat Hanura, Ahad, 17 Februari 2013. Hary menjelaskan alasannya bergabung dengan Hanura. Menurut dia, Hanura merupakan partai kompak yang menempatkan diri sebagai oposisi dan tidak telibat kasus korupsi. Hanura, dia menambahkan, bisa mengakomodasi peleburan orang yang dibawanya dengan orang lama.

Baca pula:

Langkah Politik Hary Tanoe, Perindo Dukung Jokowi Pilpres 2019

Namun langkah politik Hary Tanoesoedibjo, bergabung dengan Hanura tak berlangsung lama,  kurang dari dua tahun, pemilik MNC Grup ini menyatakan pula keluar dari Partai Hanura. Saat itu ia menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Hanura, bahkan saat itu digadang-gadang maju calon wakil presiden mendampingi Wiranto.

Alasannya mundur dari Partai Hanura, lantaran kurang mendapat porsi lebih dalam mengambil keputusan di Partai Hanura dengan Ketua Umum Wiranto, saat itu. "Keputusan itu harus ada tanda tangan ketua umum dan sekjen. Saya praktis tidak bisa apa-apa," kata Hary Tanoe di kediamannya di Jalan Ciranjang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2014, saat menyatakan pengundurannya.

Silakan baca:

Wakil Ketua PAN Tertawa Hary Tanoe Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Di kesempatan itu, ia menyatakan pula tidak bergabung dengan Gerindra, meskipun ia berkomitmen memberikan dukungan politik kepada koalisi Merah-Putih.

 Keluarnya Hary Tanoe dari Hanura, dikaitkan dengan perolehan suara Hanura yang tak sesuai target, karena ia Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura. “Perkataan orang-orang HT (Hary Tanoe) yang melecehkan Hanura," kata Ketua DPP Hanura Yudhi Chrisnandi.  Bahkan ia menyebut empat dosa Hary Tanoe, salah satunya, “Pengikut HT yang juga mendominasi tim Bapilu mengklaim perolehan suara 5,4 persen berkat sosok bos MNC tersebut yang bergabung ke Hanura. Tanpa HT, suara Hanura dituding lebih jeblok”.

Sikap Hary Tanoesoedibjo akan mendukung pemerintah dan mengusung Jokowi di Pilpres 2019, ditanggapi Wiranto yang saat ini menjadi Menteri Koorinator Politik, Hukum dan Keamanan. "Itu biasa. Kalau tadinya sebagai partai oposisi tentunya punya penilaian adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan partai, ya boleh. Kalau kemudian sekarang berubah mendukung ya bagus. Bagi pemerintah, ya kita alhamdulillah bahwa kinerja pemerintah dapat diterima oleh partai-partai politik," kata Wiranto, Kamis, 3 Agustus 2017.

S. DIAN ANDRYANTO  I  BERBAGAI SUMBER






Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal

24 hari lalu

Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyebut polarisasi di masyarakat imbas Pilpres 2019 masih ada dan dikhawatirkan berlanjut


Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

7 Oktober 2022

Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

7 Mei 2022

Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

Prabowo Subianto dinilai sedang mencari basis dukungan baru untuk menggantikan dukungan PA 212 yang hilang pasca dia masuk ke pemerintahan Jokowi.


KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

6 September 2021

KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan telah menurunkan data NIK Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang ada di laman KPU.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

18 Juni 2021

Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 lahir karena muncul ide dan gagasan agar Jokowi bisa menjabat presiden selama tiga periode.


Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

4 Juni 2021

Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

Ketua MK RI Anwar Usman mengaku pernah dihujat oleh warga di kampung halamannya Bima, NTB usai putusan Pilpres 2019


Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

20 Februari 2021

Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

Menurut Henry, pemerintah disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurutnya, konflik dengan UU ITE paling banyak antarmasyarakat.


Dugaan Kasus Makar Pilpres 2019, Eggi Sudjana Diperiksa Kamis Besok

1 Desember 2020

Dugaan Kasus Makar Pilpres 2019, Eggi Sudjana Diperiksa Kamis Besok

Polda Metro Jaya akan kembali memulai penyelidikan kasus makar dalam Pilpres 2019 yang melibatkan Eggi Sudjana.


Minta Pilkada 2020 Ditunda, Mer-C: Ingat Banyak KPPS Meninggal di Pilpres 2019

30 September 2020

Minta Pilkada 2020 Ditunda, Mer-C: Ingat Banyak KPPS Meninggal di Pilpres 2019

MER-C Indonesia, meminta KPU dan pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020.