TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mendorong sejumlah negara ikut menggebuk basis kelompok radikal berafiliasi ke Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berkembang di kawasan Marawi, Filipina Selatan.
Dalam hal ini, Wiranto merujuk pada negara peserta Sub-Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) yang digelar di Manado, Sulawesi, Sabtu pekan lalu, 29 Juli 2017.
Baca : Wiranto Gelar Pertemuan Bilateral 6 Negara Bahas Terorisme
"Saya kemarin dari Manado, mengajak teman-teman dari Australia, Selandia Baru, Malaysia, Filipina, Brunai Darussalam untuk bersama-sama keroyok basis ISIS baru di Marawi," ujar Wiranto saat ditanyai di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 31 Juli 2017.
Basis ISIS di Marawi, menurut dia merupakan hasil pemindahan pusat ISIS di Suriah yang telah hancur.
"Itu konsep pemindahan pusat ISIS di Suriah yang telah digempur semua oleh negara sekutu, maka mereka (ISIS) mencoba untuk masuk ke konsep divergen," ujarnya.
Konsep percabangan, alias divergen itulah yang kini menjadi sorotan oleh sejumlah negara kawasan Asia Tenggara.
Forum FTF-CBT di Manado sendiri menjadi peluang kerja sama enam negara, termasuk Indonesia, untuk menggempur ISIS.
Tiga poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni perkembangan terorisme di sub-kawasan, upaya peningkatan kerjasama terkait counter violent extremism dan deradikalisasi, serta upaya penguatan kerangka dan kerjasama hukum. Kegiatan itu pun berujung pada sejumlah kesepakatan untuk menekan propaganda teroris.
Simak juga : Di Manado 6 Negara Membahas Terorisme, Wiranto Berharap Ini
Selain rencana membentuk forum tentang FTF (foreign terorist fighter) untuk memperkuat kerjasama antara penegak hukum dan badan intelijen, keenam negara akan menjalin kerja sama dengan penyedia layanan media sosial, video file sharing, dan messaging.
"Jadi perusahaan-perusahaan media sosial nantinya ikut membantu kami mencari keberadaan teroris atau menangkal secara langsung," kata Wiranto lagi. Forum itu pun menekankan perlunya studi komparatif hukum terkait terorisme yang ada di masing-masing negara, serta peningkatan kerja sama antar badan imigrasi untuk mengamankan batas negara.
YOHANES PASKALIS PAE DALE
