Pemerintah Ditagih Selesaikan Empat Pelanggaran HAM Berat  

Reporter

Aktivis mengenakan topeng Presiden Jokowi saat melakukan aksi Kamisan ke-500 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, 27 Juli 2017. TEMPO/Rizki Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih memiliki utang untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Empat kasus pelanggaran HAM berat di antaranya kasus penculikan aktivis pro-demokrasi sepanjang 1997-1998 menjelang kejatuhan Soeharto, peristiwa Semanggi I dan II pada 1998, serta pembunuhan Munir pada 2004.

Baca : AHY Masuk Bursa Pilpres

Hingga sekarang upaya penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM tak pernah tuntas. Pengadilan yang digelar hanyalah formalitas, tidak mampu menunjuk otak di balik kejahatan-kejahatan tersebut. “Penyelidikan pembunuhan Munir, misalnya, hanya bisa menjerat pelaku di lapangan dan belum menjangkau pengatur utamanya,” demikian Editorial Koran Tempo edisi Senin, 31 Juli 2017.

Baca: MUI Dukung Menteri Agama Soal Dana Haji

Para keluarga korban pelanggaran HAM sendiri tak lelah menagih janji pemerintah. Setiap Kamis sore, mereka menggelar aksi berdiri di depan Istana Merdeka menuntut keadilan bagi anak dan suami mereka. Bahkan pada Kamis, 27 Juli 2017, aksi Kamisan yang tak pernah lelah diikuti Sumarsih, ibu dari korban kasus Semanggi, sudah digelar 500 kali. Tuntutan bertahun-tahun itu tak kunjung terjawab bahkan hingga rezim berganti ke pemerintah Joko Widodo.

Selengkapnya bisa dibaca di sini.

INDONESIANA | ISTI 







Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

2 menit lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

9 menit lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

34 menit lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

42 menit lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

1 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

1 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

1 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

2 jam lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

2 jam lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.


Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

3 jam lalu

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hati - hati dalam mengeluarkan APBN. Pengeluarannya harus memunculkan return yang jelas.