TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai Presiden Joko Widodo sebaiknya bisa menerima kritik seperti yang dilakukan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ia beranggapan Ketua Umum Partai Demokrat itu adalah mantan pemimpin negara yang tidak pernah anti terhadap kritik. “Tidak seorang pun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pendapat apalagi hanya kritik,” ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Juli 2017.
Didi mengklaim SBY telah membuktikan terpilih menjadi presiden dalam dua periode. Menurut dia, SBY sangat legitimate memberikan kritik dan masukan untuk kemaslahatan bangsa sebagai mantan pemimpin negara.
Didi mengatakan saat ini jangan disalahkan ketika banyak pihak menganggap pemerintah Jokowi absolut dan otoriter. Sebab, pihaknya melihat dari sejumlah kebijakan yang diambil, yaitu mengajukan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang tidak demokratis. Sejak awal memaksakan adanya presidential threshold 20 persen, padahal ini pemilu serentak untuk pertama kali pada 2019.
Dia melanjutkan, belum lagi adanya unjuk rasa yang sedikit-sedikit ditangkap. Selain itu, ada pihak yang dikriminalisasi, pembatasan ormas, dibubarkan ormas dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tanpa persidangan, penangkapan orang yang mengkritik melalui media sosial dengan dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan banyak yang meyakini media telah dibuat jinak. “Kalau hal-hal tersebut terus dibiarkan terjadi, sama saja memadamkan semangat reformasi yang telah kita raih dengan pengorbanan dan biaya tidak murah pada 1998,” tutur Didi.
Menurut Didi, hal yang tidak kalah menyedihkan adalah pihak-pihak yang kritis dan berseberangan pemikiran dengan mudah dikatakan tidak Pancasilais. Sehingga makna sakral Pancasila jadi meredup karena digunakan oleh pihak penguasa dengan salah arah untuk menghantam orang-orang yang berbeda pendapat.
Didi menilai penguasa yang Pancasilais yaitu peduli dan menaruh perhatian penuh kepada persoalan-persoalan besar yang menyakiti hati rakyat. Ia mencontohkan, pemerintah tidak bisa membiarkan partai-partai pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat leluasa menyerang habis Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan melemahkan KPK. “Tidak sesuai dengan janji awal Presiden Jokowi yang justru ingin memperkuat KPK bahkan menambah jumlah penyidik secara signifikan,” kata Didi.
Didi mengingatkan, ketika SBY diam saja melihat hal-hal yang tidak konstruktif apalagi menyimpang dari koridor konstitusi maka sama saja tidak menjalankan amanat rakyat dan konstitusi. Oleh karena itu, kata dia, setiap partai politik wajib mengawal dan menjaga amanat konstitusi. Ia mengklaim itu yang tengah dijalankan oleh SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Didi menegaskan, Presiden Jokowi hendaknya tidak antikritik. Bagaimanapun jangan menganggap semua kehidupan masyarakat sudah berjalan baik tanpa perlu dikoreksi sedikit pun. Ia mengingatkan masih ada persoalan di Indonesia, seperti daya beli masyarakat, pengangguran, dan kemiskinan.
Partai Demokrat menyatakan sejak awal selalu mendukung program-program yang baik yang telah dijalankan Presiden Jokowi selama ini. Tapi atas nama konstitusi dan amanat rakyat, mereka dan partai mana pun sangat berhak memberi koreksi, masukan, dan kritik. “Sekali lagi Pak Presiden jangan pernah padamkan semangat reformasi yang telah dibangun dengan susah payah,” kata Didi.
DANANG FIRMANTO
