TEMPO.CO, Jakarta --Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan Partai Golkar harus melakukan upaya perbaikan setelah ketua umumnya, Setya Novanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Memang tentu apabila ketumnya tersangka, ya, ada langkah-langkah perbaikan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.
Baca: Komite Legislatif Desak Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR
Kalla mengaku banyak kader Golkar mendatanginya untuk membicarakan nasib partai. Mereka datang untuk meminta pendapat dan nasihat dari mantan Ketua Umum Golkar tersebut. Namun bagi Kalla, persoalan yang dihadapi Golkar saat ini sepenuhnya menjadi urusan pengurus pusat dan pengurus daerah.
Saat ini, Kalla melanjutkan, pengurus telah memberikan mandat pada Nurdin Halid dan Idrus Marham dalam mengendalikan Partai Golkar di tengah posisi Setya Novanto yang masih tetap menjabat ketua umum.
Bagi Kalla, pemberian mandat tersebut adalah langkah pertama perbaikan partai. Namun harus ada langkah berikutnya untuk perbaikan yang diperlukan partai. "Ya kita tunggu apa keputusan DPP sendiri atau mengadakan rapimnas untuk mengambil langkah-langkah. Itu ada prosedurnya di AD/ART," kata Kalla.
Simak: Idrus: Setya Novanto Tak Mundur dari Ketum Golkar dan Ketua DPR
Desakan agar Setya Novanto mengundurkan diri dari posisi ketua umum disuarakan sejumlah kader Golkar. Contohnya dari Generasi Muda Partai Golkar (GMPG). Mereka telah mendatangi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Akbar Tandjung pada Ahad lalu untuk mengadukan kondisi partai.
Ahmad Doli Kurnia dari GMPG menilai status tersangka yang melekat pada Setya Novanto makin membuat terpuruk citra partai. Apalagi dalam survei terakhir, elektabilitas Golkar meluncur tajam dengan posisi di angka 3,5 persen. Angka ini lebih rendah dibanding survei pada April-Mei lalu dimana elektabilitas Golkar 7,1 persen.
Lihat: Alasan Akbar Tandjung Sarankan Setya Novanto Ajukan Praperadilan
Akbar Tandjung menyatakan kekhawatirannya dengan kondisi Golkar dengan tren elektabilitas yang terus merosot. "Baru sore ini, saya diberitahu terjadi kemerosotan dalam survei terbaru Golkar 3,5 persen. Di bawah 4 persen yang menjadi ambang batas parlemen," kata Akbar di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Ahad, 23 Juli 2017.
Menurut Akbar, partai harus mengambil langkah untuk memperbaiki situasi yang ada. Perbaikan tersebut, baik dalam hal pengorganisasian maupun kepemimpinan partai. Tujuannya agar Partai Golkar punya jaminan bisa menaikkan kembali suara partai.
AMIRULLAH SUHADA
