Patrialis Sempat Ajak Anggita Lihat Rumah sebelum Ditangkap KPK  

Reporter

Anggita Eka Putri wanita yang ditangkap bersama Patrialis Akbar keluar dari Gedung KPK Jumat (27/01) Pagi. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan yang tertangkap bersama mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, Anggita Eka Putri, bersaksi dalam sidang dugaan suap terkait dengan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, Senin, 24 Juli 2017. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Anggita membeberkan kronologis pertemuannya dengan Patrialis.
 
Anggita mengatakan perkenalannya dengan Patrialis berawal saat mantan hakim MK itu mendaftar sebagai anggota di kantor tempat ia bekerja sebelumnya. Namun perempuan yang kini bekerja sebagai customer experience di Jungle Land itu tak menyebut kantor mana yang dimaksud.

Baca: Dari Rekaman Telepon Patrialis Muncul Istilah Eceran dan Grosiran

"Di kantor aku sebelumnya, pas pagi kerja, aku diminta salah satu teman kerja, katanya ada yang mau buat member di kantor aku. Lalu aku samperin, ya, sudah berkenalan di situ untuk omongin tentang member tersebut," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.
 
Anggita menyebutkan perkenalan itu terjadi sekitar September 2016. Sejak saat itu, Anggita mengaku pernah menerima hadiah dari Patrialis. "Pernah terima pakaian, uang, dan mobil," katanya. Ia menuturkan uang terakhir yang diterimanya sebesar US$ 500.
 
Semua hadiah itu, kata Anggita, diberikan sekaligus sekitar November 2016. "Diberikan sebelum umrah," katanya. Adapun Patrialis pergi umrah pada Desember 2016.
 
Selain itu, Anggita mengaku pernah dijanjikan apartemen oleh Patrialis. Namun, karena ia tak mau tinggal di apartemen, hal itu tak pernah dibahas lagi.

Baca juga: Suap Patrialis Akbar, Rekaman Ini Ungkap Terdakwa Merayu Hakim

Tak hanya itu, Anggita mengatakan pernah diajak Patrialis melihat-lihat rumah di Cibinong. Harga rumah yang dilihatnya sekitar Rp 1-2 miliar. Hal itu dilakukan pada sore hari sebelum ia tertangkap bersama Patrialis pada 25 Januari 2017.
 
Anggita memastikan, saat tertangkap oleh KPK, ia tidak sedang berduaan dengan Patrialis. "Saya bersama mama, anak, sepupu, dan Patrialis. Bukan berdua, bukan di hotel, dan bukan di kos-kosan," ucapnya.
 
Patrialis Akbar ditangkap penyidik KPK di Grand Indonesia pada 25 Januari 2017 karena diduga menerima suap dari pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman sebesar US$ 70 ribu dan janji Rp 2 miliar. Uang itu diduga diberikan agar Patrialis memenangkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kesehatan Hewan dan Peternakan.
 
MAYA AYU PUSPITASARI






Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

11 jam lalu

Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

Berbagai penyakit mulai menjangkiti para pengungsi gempa Cianjur.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

1 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

3 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

3 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.


Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

23 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

Relawan Anies Baswedan menyebut putusan MK soal menteri tak perlu mundur saat jadi Capres 2024 akan menimbulkan konflik kepentingan.


Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

24 hari lalu

Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

MK akhirnya memutuskan menteri tak harus mundur saat jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Begini bunyi keputusannya.


MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

25 hari lalu

MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

Dasco menyambut baik putusan MK ini. Menurut dia, sebagai pembantu Presiden, Menteri selayaknya mengajukan izin sebelum melenggang dalam Pilpres 2024.


Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

25 hari lalu

Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

Kata Hussein, pernyataan MK bahwa UU PSDN telah mengakomodir prinsip penolakan atau Consentious Objection tak benar.


MK Tolak Uji Materi UU PSDN, Majelis Hakim: Komponen Cadangan Wujud Kesiapsiagaan Negara

26 hari lalu

MK Tolak Uji Materi UU PSDN, Majelis Hakim: Komponen Cadangan Wujud Kesiapsiagaan Negara

MK menolak permohonan provinsi uji materi UU PSDN untuk Pertahanan Negara yang meminta penundaan pelaksanaan rekrutmen Komponen Cadangan.