Akbar Tandjung Khawatir Golkar Gagal di Pemilu 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan sangat khawatir dengan kondisi Partai Golkar saat ini. Ini terkait dengan tren elektabilitas Golkar yang terus merosot, terutama setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP.

"Baru sore ini, saya diberitahu terjadi kemerosotan dalam survei terbaru, Golkar 3,5 persen. Di bawah 4 persen," kata Akbar seusai menerima pengaduan Generasi Muda Partai Golkar di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu, 23 Juli 2017.

Baca juga: Generasi Muda Golkar Adukan Kasus Setya Novanto ke Akbar Tandjung

Akbar menyatakan angka ini merosot dibanding survei pada akhir April atau awal Mei lalu di mana elektabilitas Golkar 7,1 persen. Di sisi lain, dalam UU Pemilu yang baru disahkan, ambang batas parlemen ditetapkan 4 persen. Artinya, partai yang tidak mendapat dukungan suara di atas empat persen, maka partai tersebut tidak punya hak punya wakil di DPR.

"Nah, ini yang kami sangat khawatir, kami sangat takut kalau ini kejadian di Pemilu 2019. Golkar tidak punya wakil," kata Akbar.

Menurut Akbar, partai harus mengambil langkah untuk memperbaiki situasi yang ada. Perbaikan tersebut, baik dalam hal pengorganisasian maupun kepemimpinan partai. Tujuannya agar Golkar punya jaminan bisa menaikkan kembali suara partai.

"Tapi kalau 3,5 persen, kayak apa, saya sudah tidak bisa tidur kalau itu terjadi. Harus kita lakukan sesuatu melakukan langkah-langkah ke depan supaya jangan sampai tren terus menurun," kata dia.

Akbar menyatakan tidak terima dengan kondisi Golkar saat ini. Apalagi dia pernah memimpin Golkar di masa sulit di awal reformasi."Saya tidak terima, dan saya akan sampaikan pendapat saya kalau tren ini masih terus berlanjut," kata dia.

Namun dia tak menyebut pendapat apa yang akan disampaikan ke jajaran pengurus Golkar. "Kami lihat apa yang dihadapi. Tapi kalau ada pendapat saya, semangatnya tidak lain adalah untuk tetap mempertahankan Golkar sebagai aset nasional dalam politik yang platform-nya Pancasila," kata Akbar.

Terkait peluang Munaslub, Akbar Tandjung menyatakan semua pilihan akan tergantung pada proses yang berjalan. Akbar mengaku akan berkomunikasi dengan Ketua Dewan Kehormatan BJ Habibie. Saat ini Habibie sedang berada di luar negeri sehingga belum ada pembicaraan soal upaya penyelamatan partai. "Upaya konkret dari Dewan Kehormatan belum kami lakukan," kata dia.

AMIRULLAH SUHADA