AD/ART HTI Cantumkan Pancasila, Prakteknya....

Reporter

Editor

Budi Riza

Illustrasi demonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). ANTARA/Agus Bebeng

TEMPO.CO, Jakarta - Walaupun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mencantumkan Pancasila sebagai ideologi, namun kegiatan ormas tersebut kerap bertentangan dengan falsafah dan ideologi Pancasila. Karena itu, Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) tetap mencabut status Badan Hukum HTI alias dibubarkan terhitung mulai Rabu, 19 Juli 2017.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris, mengatakan  dalam Badan Hukum Perkumpulan HTI memang mencantumkan Pancasila. Tapi, fakta di lapangan menunjukkan kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan semangat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). "Jadi  berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” kata Freddy.

Baca: Pembubaran HTI Pakai Perpu Ormas, Kemenkumham Uraikan Prosedurnya

Freddy menjelaskan, pemerintah tetap menjamin kemerdekaan berorganisasi masyarakat dengan mempermudah proses pengesahan badan  hukum perkumpulan/ormas. Freddy menambahkan, Perpu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan atau ormas.

Pemerintah melalui Perpu Ormas tersebut juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi ormas melenceng dari ideologi dan hukum negara. "Laporan masyarakat akan ditelaah secara mendalam,” kata Freddy.

Baca: Begini Sepak Terjang HTI Sebelum Dibubarkan Kemenkumham

Freddy menjelaskan kasus HTI, dalam AD/ART-nya memang mencantumkan Pancasila sebagai ideologi.  Namun fakta di lapangan menunjukkan kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI” kata Freddy.


Baca: Begini Sepak Terjang HTI Sebelum Dibubarkan Kemenkumham

HTI tercatat telah mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan secara elektronik (melalui website ahu.go.id-red). Adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas ini dinyatakan bubar sesuai dengan Perpu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pu No 2 Tahun 2017 Pasal 80A.

Menurut Freddy, jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini, terutama HTI, dipersilakan mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Silakan mengambil jalur hukum.”

IRSYAN HASYIM | BUDI R



HTI



Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024


Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

11 Juni 2022

Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

Kemunculan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden dinilai untuk menjelekkan Anies Baswedan


Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

10 Juni 2022

Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

Relawan Anies Baswedan itu telah mengkaji kemunculan dua kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden yang belum terjawab hingga sekarang.


Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

10 Juni 2022

Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

Atribut mirip bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dipasang di acara Majelis Sang Presiden yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024


Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

10 Juni 2022

Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

Acara deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Majelis Sang Presiden sempat ricuh karena atribut mirip bendera HTI


Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

9 Juni 2022

Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan Anies harus memberi klarifikasi soal dua kelompok tersebut.


Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

9 Juni 2022

Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengaku tidak mengenal ketua panitia deklarasi dukung Anies Capres 2024 di Hotel Bidakara.


Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

9 Juni 2022

Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

Polisi periksa sejumlah saksi terkiat penyelenggaraan deklarasi dukungan ke Anies di Hotel Bidakara. Ada bendera HTI terpasang.