Ketua DPR Tersangka, Pemerintah Antisipasi Proses Legislasi

Kepala Staf Kepresidenan RI Teten Masduki. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan pemerintah mengantisipasi dampak dari penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka terhadap proses legislasi sejumlah peraturan perundang-undangan inisiatif pemerintah di DPR. Menurut Teten Masduki, proses legislasi mungkin bisa terpengaruh.

"Mungkin akan terpengaruh, tapi saya kira partai dan DPR punya mekanisme sendiri," ujar Teten Masduki saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 18 Juli 2017.

Baca juga: Istana: Proses Hukum terhadap Setya Novanto Harus Dihormati

Pemerintah, kata Teten, optimistis penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP tidak akan berpengaruh banyak. Menurutnya, DPR pasti sudah mengantisipasi segala kemungkinan agar proses legislasi tetap berjalan.

Apalagi, Teten menambahkan, pemerintah berkepentingan agar DPR menyelesaikan proses legislasi sejumlah aturan inisiatif pemerintah dengan cepat. Salah satunya adalah RUU Penyelenggaraan Pemilu yang akan diparipurnakan pada Kamis, 20 Juli 2017 ini.

"Kami sendiri, tentunya, tidak bisa melakukan intervensi. Jadi, kami serahkan ke DPR (langkah selanjutnya)," ujar Teten.

Setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan inisiatif pemerintah yang proses pembahasannya belum rampung di DPR. Ketiganya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan revisi UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

Simak pula: Ini Hasil Pertemuan Jokowi dengan DPR Selama Dua Jam

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan tugas-tugas pimpinan DPR RI akan tetap berjalan seperti biasa meskipun KPK telah menetapkan status tersangka terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Pimpinan DPR RI bekerja secara kolektif kolegal, sehingga meskipun Ketua DPR menghadapi proses hukum, tidak mengganggu tugas-tugas pimpinan," kata Fadli Zon di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.

Menurut Fadli, setiap pimpinan DPR yang berjumlah 5 orang itu, memiliki tugas dan bidangnya masing-masing yang berbeda. Karena bidang tugas setiap pimpinan DPR RI telah terbagi, kata dia, sehingga jika Ketua DPR RI tidak dapat aktif tidak mengganggu tugas pimpinan yang lainnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan, dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) mengatur, baik pimpinan maupun anggota, statusnya tidak berubah di DPR saat menjalani proses hukum, sampai ada putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat atau inkracht.

ISTMAN MP | ANTARA






Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

2 hari lalu

Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

Teten Masduki mengatakan pihaknya dan beberapa Kementerian/Lembaga mendapat tugas Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM naik kelas.


Menkop UKM Teten Masduki Berharap Industri Media Sehat

4 hari lalu

Menkop UKM Teten Masduki Berharap Industri Media Sehat

Para anggota AMSI merupakan pelaku industri media yang 75 persen diantaranya termasuk dalam industri UKM.


Pameran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Digelar Menjelang KTT G20 di Bali

15 hari lalu

Pameran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Digelar Menjelang KTT G20 di Bali

Pameran Kendaraan Listrik ini dilaksanakan selama 11 - 16 November 2022 di Art Bali, Bali Collection, Nusa Dua Bali dan diikuti 28 Exhibitor.


UKM Center FEB UI Beberkan Hambatan UMKM dalam Mengadopsi Teknologi

15 hari lalu

UKM Center FEB UI Beberkan Hambatan UMKM dalam Mengadopsi Teknologi

Banyak UMKM tidak memiliki literasi finansial yang mumpuni. Kemampuan digitalnya pun kurang mumpuni.


Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

18 hari lalu

Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

Teten Masduki mengatakan saat ini membuat sistem birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjadi lebih sederhana.


Jogja Halal Fest Akhir Pekan Ini, Lihat Pameran Beragam Produk Industri Halal

23 hari lalu

Jogja Halal Fest Akhir Pekan Ini, Lihat Pameran Beragam Produk Industri Halal

Para peserta Jogja Halal Fest ini merupakan perwakilan industri halal dari berbagai daerah dan sektor.


Kemenkop UKM Akan Pangkas Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi UMKM

23 hari lalu

Kemenkop UKM Akan Pangkas Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi UMKM

Teten Masduki menyatakam akan segera memangkas proses pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM, Teten Masduki: Kami Berkoordinasi dengan LPSK

24 hari lalu

Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM, Teten Masduki: Kami Berkoordinasi dengan LPSK

Teten Masduki berjanji proaktif untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual di kementeriannya secara menyeluruh.


Tim Independen Akan Ungkap Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Secara Menyeluruh

29 hari lalu

Tim Independen Akan Ungkap Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Secara Menyeluruh

Tim akan mendalami dugaan adanya pihak yang menghalang-halangi atau menutup-nutupi kebenarannya kasus pelecehan seksual di Kemenkop UKM


Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM, Teten Masduki: Kami Tidak Mentolerir

32 hari lalu

Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM, Teten Masduki: Kami Tidak Mentolerir

Menteri Teten Masduki sebut Kemenkop UKM tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual.