Ketua DPR Tersangka, Pemerintah Antisipasi Proses Legislasi

Kepala Staf Kepresidenan RI Teten Masduki. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan pemerintah mengantisipasi dampak dari penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka terhadap proses legislasi sejumlah peraturan perundang-undangan inisiatif pemerintah di DPR. Menurut Teten Masduki, proses legislasi mungkin bisa terpengaruh.

"Mungkin akan terpengaruh, tapi saya kira partai dan DPR punya mekanisme sendiri," ujar Teten Masduki saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 18 Juli 2017.

Baca juga: Istana: Proses Hukum terhadap Setya Novanto Harus Dihormati

Pemerintah, kata Teten, optimistis penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP tidak akan berpengaruh banyak. Menurutnya, DPR pasti sudah mengantisipasi segala kemungkinan agar proses legislasi tetap berjalan.

Apalagi, Teten menambahkan, pemerintah berkepentingan agar DPR menyelesaikan proses legislasi sejumlah aturan inisiatif pemerintah dengan cepat. Salah satunya adalah RUU Penyelenggaraan Pemilu yang akan diparipurnakan pada Kamis, 20 Juli 2017 ini.

"Kami sendiri, tentunya, tidak bisa melakukan intervensi. Jadi, kami serahkan ke DPR (langkah selanjutnya)," ujar Teten.

Setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan inisiatif pemerintah yang proses pembahasannya belum rampung di DPR. Ketiganya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan revisi UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

Simak pula: Ini Hasil Pertemuan Jokowi dengan DPR Selama Dua Jam

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan tugas-tugas pimpinan DPR RI akan tetap berjalan seperti biasa meskipun KPK telah menetapkan status tersangka terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Pimpinan DPR RI bekerja secara kolektif kolegal, sehingga meskipun Ketua DPR menghadapi proses hukum, tidak mengganggu tugas-tugas pimpinan," kata Fadli Zon di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.

Menurut Fadli, setiap pimpinan DPR yang berjumlah 5 orang itu, memiliki tugas dan bidangnya masing-masing yang berbeda. Karena bidang tugas setiap pimpinan DPR RI telah terbagi, kata dia, sehingga jika Ketua DPR RI tidak dapat aktif tidak mengganggu tugas pimpinan yang lainnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan, dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) mengatur, baik pimpinan maupun anggota, statusnya tidak berubah di DPR saat menjalani proses hukum, sampai ada putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat atau inkracht.

ISTMAN MP | ANTARA






Ancaman Resesi, Sandiaga Sebut 97 Persen Lapangan Kerja Dihasilkan UMKM

21 jam lalu

Ancaman Resesi, Sandiaga Sebut 97 Persen Lapangan Kerja Dihasilkan UMKM

Sandiaga Uno yakin ancaman resesi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 dapat diantisipasi dengan sejumlah upaya penguatan UMKM.


Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Tahun 2023 Sebesar Rp 460 Triliun, Bisa Terserap?

1 hari lalu

Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Tahun 2023 Sebesar Rp 460 Triliun, Bisa Terserap?

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah menargetkan penyaluran KUR naik dari Rp 373 triliun menjadi Rp 460 triliun pada 2023.


Kunci UMKM Tahan Resesi Global Versi Teten: Daya Beli Terjaga dan Ada Jaminan Sosial

1 hari lalu

Kunci UMKM Tahan Resesi Global Versi Teten: Daya Beli Terjaga dan Ada Jaminan Sosial

Selama daya masyarakat terjaga dan ada jaminan sosial, Teten optimistis permintaan terharap produk-produk UMKM masih baik meski muncul resesi.


Ibaratkan Perikanan RI Seperti Raksasa Tertidur, Teten: Kalau Norwergia Ada Salmon, Kita Banyak Komoditas

10 hari lalu

Ibaratkan Perikanan RI Seperti Raksasa Tertidur, Teten: Kalau Norwergia Ada Salmon, Kita Banyak Komoditas

Teten Masduki mengibaratkan perikanan Indonesia seperti raksasa yang masih tertidur.


Menteri Teten Bidik 2,5 Juta Pelaku Usaha Mikro Kantongi Nomor Induk Berusaha Tiap Tahun

10 hari lalu

Menteri Teten Bidik 2,5 Juta Pelaku Usaha Mikro Kantongi Nomor Induk Berusaha Tiap Tahun

Teten Masduki menyatakan pemerintah menargetkan setiap tahun sebanyak 2,5 juta pelaku usaha mikro memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).


15 Ribu Koperasi di Jawa Barat Akan Adopsi Teknologi Digital dari GudangAda

13 hari lalu

15 Ribu Koperasi di Jawa Barat Akan Adopsi Teknologi Digital dari GudangAda

GudangAda dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu 15 ribu koperasi untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengembangkan bisnis.


Ingin Hobi Burung Merpati Mendunia, Teten Cerita Perputaran Ekonomi dan Potensi Bisnis

15 hari lalu

Ingin Hobi Burung Merpati Mendunia, Teten Cerita Perputaran Ekonomi dan Potensi Bisnis

Teten Masduki mengatakan ada perputaran ekonomi dari bisnis dan hobi memelihara dan menernak burung merpati kolong.


Teten: Solar Subsidi untuk Nelayan agar Penyaluran BBM Tepat Sasaran

17 hari lalu

Teten: Solar Subsidi untuk Nelayan agar Penyaluran BBM Tepat Sasaran

Teten mengatakan berdasarkan data yang dipelajari, 60 persen biaya produksi yang harus dikeluarkan nelayan adalah untuk BBM.


Menteri Teten Bandingkan Daya Tahan Koperasi dan Bank Saat Krisis Moneter 1998

18 hari lalu

Menteri Teten Bandingkan Daya Tahan Koperasi dan Bank Saat Krisis Moneter 1998

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan konsep koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional itu masih dalam cita-cita.


Menteri Teten: Agregrator Dapat Bantu Pelaku UMKM Tembus Pasar Ekspor

25 hari lalu

Menteri Teten: Agregrator Dapat Bantu Pelaku UMKM Tembus Pasar Ekspor

Teten Masduki menyampaikan tidak ingin UMKM hanya sekadar bertahan, tetapi harus selalu tumbuh dan berkembang.