Novanto Tersangka, Fungsionaris Golkar Ini Bantah Pergeseran DPP  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kiri) didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kedua dari kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 14 Juli 2017. Setya Novanto terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara, membantah informasi draf pergeseran DPP, termasuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham akan menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar tidaklah benar. Ia menambahkan hal tersebut hanyalah gosip yang tidak jelas asal-usulnya.

"Semasih tidak ada keputusan berkekuatan hukum tetap, ya (kepengurusan partai Golkar) tetap," kata Lalu Mara kepada Tempo saat dihubungi pada Selasa, 18 Juli 2017.
Baca : Setya Novanto Sangkal Terima Rp 574 M: Allah Maha Tahu

Lalu Mara menuturkan apa yang disampaikan oleh Idrus Marham selaku Sekjen Golkar, dan Nurdin Halid selaku Ketua Harian DPP Partai Golkar bahwa tidak ada Munaslub harus dipegang oleh para kader partai beringin. "Itu pegangan kami."

Menurut Lalu Mara partai Golkar memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan masalah dan semuanya berada dalam koridor serta diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. "Ingat, kami harus menghargai atau menghormati asas praduga tidak bersalah."

Ketika ditanyakan apakah tak berubahnya struktur partai Golkar pasca penetapan Novanto sebagai tersangka tak akan mengganggu berjalannya roda partai, Lalu menjawab tidak. Alasannya di dalam struktur DPP partai beringin itu sudah banyak pengurus dan terbagi di dalam berbagai bidang. "Mari hormati asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Lalu Mara menjelaskan di dalam rapat yang rencananya digelar siang ini di DPP partai Golkar, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie tidak akan datang. Namun dia menyebut Setya Novanto dan Idrus Marham pasti akan melaporkan hasil rapat itu kepada Aburizal. "Pak Ical baru tiba dini hari dari luar negeri."

Simak : Setya Novanto Tersangka, Golkar Tetap Usung Jokowi Pilpres 2019

Sebelumnya beredar informasi kalau Sekretaris Jenderal partai Golkar Idrus Marham akan menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum partai Golkar, setelah Ketua Umum partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Di dalam informasi itu juga tercantum nama Yahya Zaini yang dikabarkan akan menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar, dan ada pula nama Aziz Syamsuddin yang dikabarkan menggantikan posisi Novanto sebagai Ketua DPR RI.

DIKO OKTARA

Video Terkait:
Setya Novanto Tersangka, Airlangga Hartarto: Golkar Berjalan seperti Biasa








Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

2 jam lalu

Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

Michael Victor Sianipar menyatakan alasannya mundur dari Ketua DPW PSI DKI Jakarta salah satunya adalah soal prinsip politiknya.


PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

5 hari lalu

PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu malam ini akan membahas mekanisme pemilihan capres dan cawapres 2024. Ada beberapa opsi.


Hari Ini 47 Tahun Suriname, Tak Jauh dari Brasil Mengapa Terasa Dekat Indonesia?

10 hari lalu

Hari Ini 47 Tahun Suriname, Tak Jauh dari Brasil Mengapa Terasa Dekat Indonesia?

Hari ini, 25 November adalah hari kemerdekaan Suriname dari Belanda. Mengapa dekat Indonesia, meskipun posisinya tak jauh dari Brasil.


Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

14 hari lalu

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.


Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

17 hari lalu

Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

PPP tak mempermasalahkan langkah sejumlah kadernya mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.


Poros 98 Minta Percayakan ke Partai Politik Tentukan Calon Presiden di Pilpres 2024

18 hari lalu

Poros 98 Minta Percayakan ke Partai Politik Tentukan Calon Presiden di Pilpres 2024

Deklarasi calon presiden yang dilakukan partai politik sebagai jalan masyarakat untuk menentukan calon pemimpin negara pada Pilpres 2024.


Daftar Usulan Dana Hibah Parpol DKI Jakarta: PDIP Rp10 Miliar, PKS Rp6,87 Miliar & PSI Rp3 Miliar

19 hari lalu

Daftar Usulan Dana Hibah Parpol DKI Jakarta: PDIP Rp10 Miliar, PKS Rp6,87 Miliar & PSI Rp3 Miliar

DKI Jakarta mengusulkan dana hibah untuk 10 partai politik di Ibu Kota naik pada tahun 2023, yang dihitung per suara menjadi Rp7.500.


Eddy Soeparno: Muhammadiyah Tak Perlu Berpolitik, Aspirasinya Titipkan ke PAN

19 hari lalu

Eddy Soeparno: Muhammadiyah Tak Perlu Berpolitik, Aspirasinya Titipkan ke PAN

Dari dulu Muhammadiyah tidak perlu ikut dalam partai politik, tidak perlu berpolitik praktis. Aspirasi politik bisa dititipkan ke parpol seperti PAN


DKI Usul Dana Hibah 10 Partai 2023 Naik Jadi Rp 40,88 Miliar, PDIP yang Terbanyak

20 hari lalu

DKI Usul Dana Hibah 10 Partai 2023 Naik Jadi Rp 40,88 Miliar, PDIP yang Terbanyak

Pemberian dana hibah ini mengacu pada jumlah suara yang dimiliki setiap partai politik.


DKI Usulkan Dana Hibah Partai Naik dari Rp 5 ribu Jadi Rp 7.500 per Suara

20 hari lalu

DKI Usulkan Dana Hibah Partai Naik dari Rp 5 ribu Jadi Rp 7.500 per Suara

Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan dana hibah 10 partai politik di Ibu Kota naik tahun depan.