Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Novanto Tersangka, Fungsionaris Golkar Ini Bantah Pergeseran DPP  

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kiri) didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kedua dari kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 14 Juli 2017. Setya Novanto terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kiri) didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kedua dari kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 14 Juli 2017. Setya Novanto terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara, membantah informasi draf pergeseran DPP, termasuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham akan menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar tidaklah benar. Ia menambahkan hal tersebut hanyalah gosip yang tidak jelas asal-usulnya.

"Semasih tidak ada keputusan berkekuatan hukum tetap, ya (kepengurusan partai Golkar) tetap," kata Lalu Mara kepada Tempo saat dihubungi pada Selasa, 18 Juli 2017.
Baca : Setya Novanto Sangkal Terima Rp 574 M: Allah Maha Tahu

Lalu Mara menuturkan apa yang disampaikan oleh Idrus Marham selaku Sekjen Golkar, dan Nurdin Halid selaku Ketua Harian DPP Partai Golkar bahwa tidak ada Munaslub harus dipegang oleh para kader partai beringin. "Itu pegangan kami."

Menurut Lalu Mara partai Golkar memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan masalah dan semuanya berada dalam koridor serta diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. "Ingat, kami harus menghargai atau menghormati asas praduga tidak bersalah."

Ketika ditanyakan apakah tak berubahnya struktur partai Golkar pasca penetapan Novanto sebagai tersangka tak akan mengganggu berjalannya roda partai, Lalu menjawab tidak. Alasannya di dalam struktur DPP partai beringin itu sudah banyak pengurus dan terbagi di dalam berbagai bidang. "Mari hormati asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Lalu Mara menjelaskan di dalam rapat yang rencananya digelar siang ini di DPP partai Golkar, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie tidak akan datang. Namun dia menyebut Setya Novanto dan Idrus Marham pasti akan melaporkan hasil rapat itu kepada Aburizal. "Pak Ical baru tiba dini hari dari luar negeri."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak : Setya Novanto Tersangka, Golkar Tetap Usung Jokowi Pilpres 2019

Sebelumnya beredar informasi kalau Sekretaris Jenderal partai Golkar Idrus Marham akan menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum partai Golkar, setelah Ketua Umum partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Di dalam informasi itu juga tercantum nama Yahya Zaini yang dikabarkan akan menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar, dan ada pula nama Aziz Syamsuddin yang dikabarkan menggantikan posisi Novanto sebagai Ketua DPR RI.

DIKO OKTARA

Video Terkait:
Setya Novanto Tersangka, Airlangga Hartarto: Golkar Berjalan seperti Biasa



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Daftar Pengurus Baru Partai Perindo

1 jam lalu

Angela Tanoesoedibjo tampil modis dengan blouse denim-tenun. Foto: Instagram/@angelatanoesoedibjo.
Daftar Pengurus Baru Partai Perindo

Komposisi pengurus pusat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terdiri atas ketua umum, sekretaris jenderal, dan lima orang wakil ketua umum.


Syarat yang Harus Dipenuhi Projo Jika Ingin Jadi Partai Politik

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menunjukkan maklumat yang diberikan oleh relawan Projo memberikan saat melakukan deklarasi dukungannya terhadap Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2023. Kelompok relawan Projo mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, untuk bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Syarat yang Harus Dipenuhi Projo Jika Ingin Jadi Partai Politik

Untuk menjadi partai politik, Projo harus memenuhi sejumlah syarat


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

4 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

5 hari lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

Kongres ketiga Projo dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024. Di situ, Projo akan menghimpun aspirasi masyarakat untuk menentukan arah ke depan.


BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

6 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

Tim riset partai politik (parpol) BRIN melaporkan hasil riset mengenai "Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia".


Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

7 hari lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

Panel Barus mengatakan keputusan akan sikap Projo menjadi partai politik atau tidak bakal diputuskan berdasarkan aspirasi akar rumput.


Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

9 hari lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) usai menikmati sarapan di warung makan Soto Triwindu, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 27 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

Jokowi menanggapi wacana kelompok relawan Projo untuk menjadi partai politik.


Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

10 hari lalu

Muhammad Said Didu. TEMPO/Hilman Fathurrahman  W
Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut banyak pejabat BUMN tidak kompeten karena merupakan titipan partai politik.


Perwakilan Golkar di Susunan Calon Kabinet Prabowo

17 hari lalu

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahaladia setelah menemui Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024 [Tempo/Eka Yudha]
Perwakilan Golkar di Susunan Calon Kabinet Prabowo

Prabowo juga memberikan sejumlah kursi calon wakil menteri maupun kepala badan untuk kader Partai Golkar.


Partai Golkar akan Undang Jokowi dan Prabowo di Puncak HUT ke-60

17 hari lalu

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahaladia setelah menemui Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024 [Tempo/Eka Yudha]
Partai Golkar akan Undang Jokowi dan Prabowo di Puncak HUT ke-60

Puncak HUT Golkar akan diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC) pada 12 Desember 2024.