Setya Novanto Jadi Tersangka, Tjahjo Kumolo Prihatin

Reporter

Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Setya Novanto (kiri), bersalaman dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat penutupan Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar masa bakti 2016-2019. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin dengan Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP. Tjahjo berharap status hukum itu tidak mengganggu kinerja partai yang sedang dipimpin Setya. 

"Sebagai teman saya merasa prihatin," kata Tjahjo menanggapi status tersangka Setya di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017. 

Baca juga: Setya Novanto Tersangka, Kalla: Itu Konsekuensi Perbuatan Tercela

Tjahjo meminta Ketua DPR RI itu bisa mengikuti proses hukum yang berlangsung. Dia juga berpesan kepada semua pihak agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Menurut Tjahjo, terjeratnya Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik tidak akan mengganggu proses legislasi di Parlemen. Ia mengatakan pembahasan rancangan undang-undang pemilihan umum akan terus berjalan meski Ketua DPR berstatus tersangka. "DPR kan kolektif pimpinannya. Masih ada wakil ketua," ucapnya. 

Senin kemarin, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaganya telah menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status politikus Partai Golkar itu menjadi tersangka.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan partainya akan terus mendukung Ketua DPR Setya Novanto meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Setya juga tidak akan mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR.

ADITYA BUDIMAN | AVIT HIDAYAT

Video Terkait:
KPK Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka Korupsi E-KTP








Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

4 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

4 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

12 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

19 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

19 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

20 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Alasan Novel Baswedan Bela Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo: KPK Jangan untuk Kepentingan Politik

22 hari lalu

Alasan Novel Baswedan Bela Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo: KPK Jangan untuk Kepentingan Politik

Ini alasan eks penyidik KPK Novel Baswedan, mengapa ia bela Anies baswedan dan Ganjar Pranowo. "Hukum tidak boleh untuk manakut-nakuti," katanya.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

23 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.


Kemendagri Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

23 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

Maluku Utara mendapat apresiasi berhasil menekan inflasi jadi paling rendah di Indonesia.


Heru Budi Kaji Lagi Pergub Penggusuran Era Ahok Setelah Dikembalikan Kemendagri

26 hari lalu

Heru Budi Kaji Lagi Pergub Penggusuran Era Ahok Setelah Dikembalikan Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri mengembalikan Pergub Penggusuran yang akan dicabut agar tidak terjadi kekosongan hukum.