Komite Legislatif Desak Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ketua DPR Setya Novanto (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 14 Juli 2017. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Makassar - Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah mendesak agar Setya Novanto mengundurkan diri dari pimpinan DPR pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itu demi menjaga martabat lembaga DPR yang sekarang ini semakin terpuruk. "Apalagi status tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, lebih semakin memperburuk DPR di mata publik dan itu akan berpengaruh pada kinerja DPR," ucap Syamsuddin di Makassar, Senin malam 17 Juli 2017.

Baca : Setya Novanto Jadi Tersangka, Nurul Arifin Kaget dan Prihatin

Saat bersamaan, penggiat anti korupsi Sulawesi akan terus mendukung KPK dalam mengusut megaproyek e-KTP. Apalagi setelah ditetapkannya tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi E-KTP. Dia (Setya) ditetapkan tersangka dengan tuduhan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

"Pasca penetapan SN sebagai tersangka, ini sinyal perlawanan balik koruptor (corruptor fight back) akan semakin kencang. Kami rakyat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi," kata Wiwin Suwandi Aktivis Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Senin malam 17 Juli 2017.

Ia menegaskan akan terus memberikan dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. "Usut semua pelaku korupsi, KPK jangan takut, rakyat bersama KPK," tutur dia.

"Bagaimana mungkin institusi DPR yang diharapkan menjadi bagian dari aktor penjaga pemerintahan bersih dari korupsi, tapi dalam kenyataannya justru pimpinannya diduga menjadi aktor utama dalam pelaku korupsi," lanjut Syamsuddin.

Bahkan, ia menegaskan jika Setnov Sapaan Setya Novanto tetap ngotot bertahan maka Mahkamah Kehormatan DPR bisa langsung memberhentikannya secara tidak hormat.

Simak juga : Peran Tersangka Setya Novanto Pernah Disebut Jaksa KPK Bulan Lalu

"Seluruh anggota DPR harus segera disadarkan bahwa institusi DPR adalah lembaga negara, lembaga terhormat yang harus dijaga kehormatannya," ujarnya. Oleh karena itu, lanjut dia, orang yang cacat diri secara hukum maka sejatinya harus segera mundur atau diberhentikan dari lembaga tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP tahun 2011-2012, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

DIDIT HARIYADI

Video Terkait:
KPK Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka Korupsi E-KTP








DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

8 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

13 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

1 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

2 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat