Tjahjo: Presidential Threshold 20 Persen Bukan untuk Jegal Calon  

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah keinginan pemerintah mempertahankan presidential threshold dalam RUU Pemilu bertujuan menjegal calon lain. Angka ambang batas pencalonan calon presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen dan 25 persen itu bertujuan memperkuat sistem presidensial.

"Sudah diatur dalam undang-undang yang baru, tidak akan mungkin ada calon tunggal. Ini kan agar memperkuat sistem presidensial," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Baca juga: Mendagri Berharap RUU Pemilu Dirampungkan di Paripurna, Sebab...

Dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas di DPR, pemerintah ingin presidential threshold dipatok 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Angka ambang batas ini telah berlaku dalam dua kali pelaksanaan pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2009 dan 2014.

Tjahjo membantah keinginan pemerintah mempertahankan angka tersebut bertujuan menjegal calon lain atau agar hanya ada calon tunggal. Menurut dia, tudingan tersebut tidak terbukti. "Kalau ada pengamat atau politikus yang mengatakan 20 dan 25 persen itu kepentingan pemerintah, kepentingan calon tunggal, buktinya enggak ada kok," kata Tjahjo.

RUU Pemilu ditargetkan rampung sebelum 20 Juli 2017. Tjahjo mengatakan semua lobi dan penjelasan telah dilakukan pemerintah dalam enam bulan pembahasan RUU Pemilu. Hal itu dilakukan baik di dalam panitia khusus maupun panitia kerja RUU Pemilu. Dia berharap, musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan fraksi-fraksi di DPR bisa menghasilkan titik temu. "Mudah-mudahan kata mufakatnya 20 dan 25 persen. Karena undang-undang yang ada sudah baik, kenapa harus diubah," katanya.

Simak pula: Jokowi Berharap RUU Pemilu Perhatikan Tujuan Jangka Panjang

Namun, jika nantinya proses di DPR tidak berhasil memutuskan angka presidential threshold seperti harapan pemerintah, Tjahjo mengatakan pemerintah akan menggunakan undang-undang yang lama, yakni angka presidential threshold 20 dan 25 persen. "Kalau sekarang pemerintah bersikukuh tidak mau melanjutkan, ya tetap kembali ke undang-undang lama, soal teknisnya ada yang tidak setuju, menggugat ke MK, silakan. Semua undang-undang pasti digugat ke MK. Itu hak warga negara," kata Tjahjo.

AMIRULLAH SUHADA






Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

1 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

4 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

4 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

4 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

6 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

10 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

10 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.