Yusril: Pansus Angket KPK Tak Perlu Hiraukan Penolakan Guru Besar

Reporter

Yusril Ihza Mahendra usai menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan makar di media sosial di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 15 Mei 2017. TEMPO/Bayu Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak perlu menghiraukan penolakan sejumlah pihak terhadap pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, ia menilai pembentukan sekaligus pengguliran hak angket oleh DPR itu sah.

Menurut Yusril Ihza Mahendra penolakan tersebut datang dari sejumlah guru besar beberapa universitas. "Profesor diangkat sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau profesor itu jurusan mikrobiologi, itu (penolakan hak angket) tidak perlu dihiraukan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017.

Baca: Yusril Ihza: DPR Dapat Menggulirkan Hak Angket kepada KPK

Bergulirnya hak angket terhadap KPK menuai polemik lantaran dinilai cacat prosedur. Sebanyak 132 pengajar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara meminta KPK tidak memenuhi panggilan Pansus lantaran dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Terakhir, 400 guru besar dari berbagai universitas menyatakan menilai keberadaan Pansus cacat hukum. Mereka juga menyatakan dukungannya terhadap KPK.

Lihat: Yusril: Jika KPK Menolak Pansus Angket, Bisa Gugat ke Pengadilan

Yusril, yang juga bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia era Presiden Abdurrahman Wahid, punya pendapat berbeda. Ia menilai pembentukan Pansus Hak Angket oleh DPR sudah sesuai dengan kewenangan untuk mengawasi KPK, yang menjadi bagian dari lembaga eksekutif. "KPK independen, tapi berada dalam ranah eksekutif," ujarnya.

ARKHELAUS W.






Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

6 jam lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

6 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

1 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

1 hari lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

1 hari lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

1 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.