Koalisi Publik Sindir Pansus Hak Angket KPK Lewat Parodi  

Reporter

Koalisi Anti Hak Angket (Kotak) menggelar parodi kunjungan Panitia Khusus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin, di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, 9 Juli 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Tolak Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Kotak) menggelar parodi untuk mengkritik kunjungan Panitia Khusus Hak Angket KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, pada Kamis, 6 Juli 2017. Parodi itu digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, hari ini, 9 Juli 2017.

"Kami tak bisa temukan tujuan jelas Panitia Angket (ke LP Sukamiskin) itu," ujar salah satu anggota Kotak, Kurnia Ramadhana, setelah menggelar parodi tersebut.

Baca: Zulkifli Hasan: Pansus Hak Angket Harusnya Menguatkan KPK

Parodi tersebut, ujar Kurnia, juga sebagai sindiran terhadap sikap Ketua Pansus Hak Angket Agun Gunandjar Sudarsa yang mangkir dari pemeriksaan KPK tapi muncul saat kunjungan ke Sukamiskin. Politikus Partai Golkar itu mangkir saat akan diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Sesuai prosedur hukum KPK harus panggil ulang orang-orang yang mangkir dari panggilan. Kami juga kritisi Agun Gunanjar yang malah memilih agenda politik ke Lapas Sukamiskin," tutur Kurnia.

Dalam parodi itu, mereka menampilkan reka ulang kedatangan tim Pansus Hak Angket ke Sukamiskin. Tiga orang memerankan narapidana korupsi. Mereka digambarkan gembira menerima kunjungan Pansus. Tiga orang yang mengenakan rompi oranye itu memperagakan penyambutan dengan mengalungkan bunga kepada pemeran anggota Pansus yang datang dengan mobil.

Baca: Kerap Diprotes, Pansus Hak Angket KPK: Biarkan DPR Bekerja Dahulu

Dua orang di antara mereka, yang disambut napi korupsi itu mengenakan panel nama bertuliskan inisial FH dan YL. Inisial itu mengacu pada nama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah yang menjadi salah satu pencetus pembentukan Pansus Hak Angket, dan nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dianggap mengizinkan aktivitas Pansus ke dalam LP.

Parodi itu menyiratkan makna bahwa dukungan napi korupsi terhadap Pansus Hak Angket KPK. Kotak mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan aktivitas Pansus tersebut nantinya berujung pada rekomendasi ke paripurna, yaitu perombakan Undang-Undang KPK.

"Kita sama-sama tidak mengerti, untuk apa mereka berdiskusi dengan orang-orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Kurnia, yang juga aktif di Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Baca juga: Ruki Ibaratkan KPK bak Pemain Asing di Liga Indonesia, Kenapa?

Dia pun meminta KPK tak gentar terhadap isu pelemahan terkait dengan adanya hak angket KPK yang digulirkan oleh DPR. Pasalnya, dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK dinilai masih besar.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

19 menit lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

5 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

2 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

2 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.