Ini Kesepakatan Rapat Koordinasi Tangani TKI Ilegal di Malaysia

Reporter

Petugas dari Kementerian Sosial sedang mendata ratusan TKI yang dideportase dari Malaysia tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, 25 Juni 2016. Tempo/Avit Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian dan lembaga terkait menyepakati delapan hal untuk menangani tenaga kerja Indonesia ilegal yang tidak ikut dalam program sistem Enforcement Card alias E-Kad. E-Kad adalah Kartu Pekerja Legal Sementara pada Jumat pekan lalu. E-Kad menjadi acuan dalam penerbitan paspor dan membantu pekerja migran mendapatkan izin kerja resmi di Malaysia.

“Kesimpulan ini adalah rapat koordinasi antara pemerintah pusat maupun pemerintah desa terkait rekomendasi kebijakan E-Kad Pemerintah Malaysia,” kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno saat dihubungi Jumat 7 Juli 2017. Berikut adalah kesepakatan yang dilakukan.

Pertama, pemerintah Indonesia meminta pemerintah Malaysia untuk mengatasi masalah pekerja asing yang tidak berdokumen. Menurut Soes, Indonesia memandang kurang efektif program E-Kad karena biaya yang tinggi dan keengganan majikan untuk mendaftarkan pekerjanya. “Indonesia mendesak pemerintah Malaysia, melibatkan perwakilan Indonesia, mengevaluasi penyebab kegagalan program E-Kad,” katanya.  

Baca: Polisi Malaysia Tangkap 200 TKI Ilegal  

Kedua, Indonesia mendesak Malaysia melakukan penegakan hukum terhadap TKI secara manusiawi dan tetap menghormati hak asasi manusia. Contohnya menjamin kondisi yang layak selama proses penegakan hukum bagi TKI yang ditngkap. “Dengan tetap memberikan hak haknya dan memperlakukan TKI ilegal dengan manusiawi sekaligus tetap melindungi hak TKI,” katanya. 

Selanjutnya tim koordinasi diwakili oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kementerian luas Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dirjen Imigrasi dan Bappenas serta Kemenaker. Mereka juga meminta agar Indonesia diberikan akses kekonsuleran guna memastikan proses penegakan hukum sesuai standar HAM.

Lalu Indonesia pun mendesak agar Malaysia tidak diskriminasi dalam penindakan terkait kebijakan E-Kad. Sehingga para majikan di Malayia yang mempekerjakan TKI ilegal pun patut mendapat hukuman. 

Simak: Kasus TKI Ilegal, Pemerintah Telusuri Siapa Pengirimnya  

Soes mengatakan Indonesia meminta Malaysia untuk duduk bersama membahas akar masalah dan mencari dolusi keberadaan TKI ilegal. “TKI kita ini yang terbanyak di Malaysia, dan secara ekonomi, TKI ikut menguntungkan bagi Malaysia,” kata Soes. 

Kepada TKI Ilega yang terancam kena razia, tim koordinasi itu pun mengimbau agar tidak mengambil langkah yang membahayakan situuasi. “Sebaiknya TKI memanfaatkan pulang secara sukarela bersama,” kata Soes.

Pemerintah pun meminta perwakilan Indonesia di Malaysia untuk memberikan pendampingan hukum kepada TKI dan menyediakan hotline di enam perwakilan RI do Malaysia. Nomor yang dapat dihubungi selama proses ini adalah +60321164016 atau +60321164017. 

Terakhir kepada pemerintah daerah, Soes berharap meningkatkan kinerja satuan tugas pencegahan bagi TKI non prosedural dan mengantisipasi pemulangan TKI serta mengantisipasi TKI non prosedural.

MITRA TARIGAN






Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan TKI Ilegal, Diduga Ada Peran Cukong Malaysia

3 hari lalu

Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan TKI Ilegal, Diduga Ada Peran Cukong Malaysia

Polda Kepri berhasil menyelamatkan tujuh orang korban Tenaga Kerja Indonesia atau TKI Ilegal yang akan dikirim ke Malaysia.


Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia Disetop, Ini Biang Keroknya

20 Juli 2022

Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia Disetop, Ini Biang Keroknya

Poin pelanggaran yang dimaksud adalah berkaitan dengan Undang-undang No 18 tahun 2017 terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.


UPT BP2MI DKI Gagalkan Pemberangkatan Ilegal 24 CPMI ke Arab Saudi

13 Juni 2022

UPT BP2MI DKI Gagalkan Pemberangkatan Ilegal 24 CPMI ke Arab Saudi

Calo bersembunyi dan hanya mengarahkan CPMI lewat telepon seluluer. Seluruh dokumen dan alat komunikasi CPMI disita calo.


Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

7 Juni 2022

Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan nanti hanya akan diisi oleh tenaga terampil


Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

16 April 2022

Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

Kondisi perekonomian sudah jauh lebih baik dibandingkan dua tahun lalu.


TNI AL Gerebeg Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Tanjung Balai

1 Maret 2022

TNI AL Gerebeg Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Tanjung Balai

lBerdasarkan pemeriksaan sementara tidak ada dugaan keterlibatan prajurit TNI AL dalam kegiatan ilegal itu.


TKI Tak Digaji 7 Tahun di Malaysia, Majikan Mengaku Beri Tumpangan Gratis

10 Februari 2022

TKI Tak Digaji 7 Tahun di Malaysia, Majikan Mengaku Beri Tumpangan Gratis

Seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia tak digaji selama 7,5 tahun, karena majikan beralasan tidak ada kontrak.


50 TKI Ilegal Indonesia Ditangkap Polisi Begitu Mendarat di Selangor

28 Januari 2022

50 TKI Ilegal Indonesia Ditangkap Polisi Begitu Mendarat di Selangor

Polisi Malaysia menangkap 50 orang imigran gelap asal Indonesia ketika mendarat di pesisir Bagan Pasir, Selangor.


Kapal Membawa WNI ke Malaysia Kembali Tenggelam, Dua Orang Tewas

20 Januari 2022

Kapal Membawa WNI ke Malaysia Kembali Tenggelam, Dua Orang Tewas

Kapal yang membawa 27 warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan terbalik di perairan Teluk Ramunia, Pengerang, dekat Kota Tinggi, Malaysia, hari ini


Kemnaker Gagalkan Lagi Pengiriman CPMI Ilegal ke Arab Saudi

17 Januari 2022

Kemnaker Gagalkan Lagi Pengiriman CPMI Ilegal ke Arab Saudi

Dalam sidak tersebut, Satgas menemukan 25 CPMI yang tidak memiliki dokumen penempatan dan diindikasikan ditampung oleh PT PBAS.