Ada Ancaman Pidana, KPK: Laporan Gratifikasi Lebaran Meningkat  

Reporter

Editor

Budi Riza

Tenaga ahli Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo membawa bingkisan parsel Lebaran untuk diserahkan ke KPK, Jakarta, 18 Juli 2016. Sebanyak tiga buah parsel ucapan Lebaran yang diperuntukkan bagi Bambang Soesatyo diserahkan KPK karena merupakan salah satu gratifikasi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya peningkatan laporan terkait dengan hadiah Lebaran yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan peningkatan laporan terjadi pada dua tahun terakhir.

Baca: JCW: Awas, Musim Pembagian Rapor Siswa Rawan Tindak Gratifikasi

Giri menjelaskan, ada 35 laporan terkait dengan Lebaran yang terdiri atas parsel makanan minuman, peralatan dapur, batu cincin, dan furnitur senilai Rp 35,8 juta pada 2015.

Pada tahun berikutnya, laporan meningkat lebih dari 10 kali lipat menjadi 371 laporan, yang terdiri atas uang tunai, parsel makanan-minuman, voucher belanja, barang elektronik, sarung, kristal, dan lain-lain senilai Rp 1,1 miliar.

Baca: KPK Periksa 3 Saksi Kasus Gratifikasi Rohadi

“Jumlah ini hanya yang melapor. Bisa jadi masih ada yang belum sadar untuk melapor,” katanya melalui pernyataan tertulis, Jumat, 23 Juni 2017.

Aturan mengenai gratifikasi tertuang dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan ini menegaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan penerima gratifikasi akan didenda dengan pidana seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Saban tahun, KPK selalu mengingatkan penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk melaporkan hadiah atau parsel yang diterimanya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2017, KPK kembali mengingatkan hal tersebut.

"Semua hadiah wajib ditolak atau laporkan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Ia mengatakan hadiah atau bingkisan yang diterima pegawai negeri dan penyelenggara negara akan langsung dianggap gratifikasi atau suap jika tak dilaporkan kepada KPK selama 30 hari kerja sejak diterima.

MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

5 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

8 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.