Diserang Hak Angket, KPK Tetap Fokus Memberantas Korupsi

Reporter

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai menghadiri dialog Publik di Universitas Diponegoro. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tak mau pusing memikirkan angket yang digulirkan DPR untuk menyerang lembaga antirasuah. Menurut dia, lebih baik KPK fokus pada penanganan pemberantasan korupsi.

"Masalah korupsi jauh lebih penting untuk kita pikirkan bersama," kata Alex melalui pesan pendek, Selasa, 20 Juni 2017.

Pembentukan panitia angket KPK berakar dari desakan DPR untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, mantan anggota Komisi II DPR yang menjadi saksi kasus e-KTP. DPR ingin membuktikan adanya pernyataan Miryam yang menyebut telah diancam sejumlah koleganya di DPR.

Baca: Pansus Hak Angket Buka Posko Pengaduan, KPK: Silakan dan Obyektif

DPR pun sempat melayangkan surat kepada KPK untuk memeriksa Miryam yang kini menjadi tersangka pemberi keterangan palsu. Namun KPK menolak.

Belakangan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja KPK.

Alex mengatakan sebenarnya KPK tidak menolak DPR menggunakan haknya membentuk panitia angket terhadap KPK. Namun lembaga antikorupsi itu menolak ketika substansi angket sudah menyentuh kasus yang sedang ditangani. "Lebih baik nanti kita dengarkan bersama di persidangan," ucap dia.

Simak: DPR Tersinggung Oleh Surat KPK Soal Pemanggilan Miryam S. Haryani

Terkait dengan posko pengaduan, Alex mengatakan lembaganya akan terbuka menerima masukan dan kritik masyarakat. "KPK tidak antikritik sepanjang tujuannya baik dan ingin bersama-sama memberantas korupsi. Jangan mengkritik karena dilandasi ketidaksenangan atau benci karena sakit hati," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

19 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

20 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.