DPR Ancam Boikot Anggaran 2018, KPK: Biar Rakyat yang Menggugat

Reporter

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai menghadiri dialog Publik di Universitas Diponegoro. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi ancaman Dewan Perwakilan Rakyat yang bakal memboikot pembahasan anggaran KPK dan Kepolisian RI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 terkait dengan polemik hak angket. Ancaman ini dilontarkan oleh anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun, karena KPK dan Polri menolak menghadirkan Miryam S. Haryani dalam pemeriksaan angket KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tak ada pembahasan anggaran, pasti berdampak pada kinerja lembaga antirasuah. "Pasti (berdampak). Ya nanti biar rakyat yang menggugat wakilnya kalau mereka menolak membahas anggaran KPK," ujarnya melalui pesan pendek, Selasa, 20 Juni 2017.

Baca: Kasus Miryam, Panitia Angket Ancam Bekukan Anggaran KPK dan Polri

Meski begitu, Alex mengatakan lembaga antikorupsi pasti akan mendapat bantuan dari masyarakat. "Nanti kami serahkan ke rakyat. Mungkin rakyat Indonesia mau gotong royong patungan untuk membiayai operasional KPK," kata Alex. Ia mengingatkan masyarakat pernah melakukan gerakan saweran untuk KPK saat DPR tidak menurunkan anggaran untuk pembangunan gedung KPK.

Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK lainnya, berkeyakinan banyak masyarakat baik yang berada di belakang KPK untuk membantu dan mendukung. Ia pun sangsi KPK bakal membeku tanpa adanya anggaran dari pemerintah.

"Banyak teman-teman yang siap bantu saya pikir. Biar listrik KPK enggak diputus, biar kalau OTT teman-teman pakai Go-Jek. Semoga mau bantu," kata Saut.

Baca: Pansus Hak Angket Buka Posko Pengaduan, KPK: Silakan dan Obyektif

Saut mengatakan, jika mengikuti hukum administrasi negara, pegawai KPK tidak seharusnya mendapat gaji dari iuran rakyat. Sebab, yang berkewajiban menggaji pegawai negara beserta dana operasionalnya adalah negara. "Iuran itu hanya dalam kondisi luar biasa. Debatable juga karena setiap uang masuk pejabat negara bisa jadi gratifikasi," katanya.

Namun, Saut melanjutkan, untuk memberantas korupsi diperlukan langkah yang kreatif dan inovatif. "Yang penting setiap sen harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Sebelumnya, Misbakhun mengatakan bakal mempertimbangkan menggunakan hak budgeter DPR dalam pembahasan RAPBN 2018. Di dalamnya ada anggaran untuk polisi dan KPK. Pertimbangan itu bakal diusulkan jika KPK dan Polri tidak bersedia menghadirkan Miryam dalam pemeriksaan Pansus Hak Angket KPK.

MAYA AYU PUSPITASARI






Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

12 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

13 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

17 jam lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh


Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

18 jam lalu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

KPK mengatakan tersangka kasus korupsi LNG di PT Pertamina belum siap untuk diumumkan saat ini. Penyidikan belum tuntas.


KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

23 jam lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

1 hari lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

1 hari lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

1 hari lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

1 hari lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

1 hari lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.