Kasus Miryam, Panitia Angket Ancam Bekukan Anggaran KPK dan Polri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Misbakhun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Misbakhun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota panitia khusus hak angket KPK, Muhammad Misbakhun, menyarankan agar panitia angket merekomendasikan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak penganggarannya sebagai respon terhadap KPK dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. KPK menolak mengizinkan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, hadir dalam rapat panitia angket.Sikap serupa juga disampaikan Kapolri.

    "Kami tidak memotong anggaran apapun, tapi pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2017.

    Baca: Panitia Angket Tanyakan Sikap Kapolri Tolak Jemput Paksa Miryam

    Misbakhun berujar hal ini memang masih usulan pribadinya, namun sudah menjadi bahan pertimbangan pansus. Menurut dia, hampir semua anggota pansus sependapat dengannya agar DPR menggunakan hak budgeting itu. "(Anggaran) Bukan tidak cair, tapi 2018 mereka tidak punya postur anggaran," ujarnya.

    Menurut dia, tidak dibahasnya anggaran untuk Polri dan KPK bisa berlangsung terus sampai dua institusi tersebut mau memenuhi permintaan DPR. 

    Baca: DPR Tersinggung Oleh Surat KPK Soal Pemanggilan Miryam S. Haryani

    Ia menuturkan penggunaan hak budgeting bukanlah ancaman. Hal ini hanya sebatas lembaga DPR menggunakan kewenangannya. "Lah DPR-nya enggak dihormati. Mereka berbicara apa? Ketika butuh sama DPR mereka mengiba-iba. Ketika DPR membutuhkan sesuatu, apa yang mereka berikan? Kita bernegara ini saling menghormati," ujarnya.

    Ia tidak mempermasalahkan bila nantinya hal ini akan menambah gaduh. "Ya enggak apa-apa, mereka maunya gaduh," ucapnya. 

    AHMAD FAIZ 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.