DPR-Pemerintah Siap Bahas Aturan Ratifikasi Anti-Rajau Darat

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat meratifikasi rancangan Undang-undang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat, Anti Personil, dan Pemusnahannya. Kedua pihak telah memperbaiki sepuluh poin pada rancangan undang-undang itu. Rencananya pukul 19.00 hari ini rancangan akan disahkan bersamaan pengesahan Kerjasama Bidang Pertahanan Antara Indonesia dan Republik India.Undang-undang Ranjau Darat dibuat berdasarkan Konvensi Ottawa tentang hal serupa pada 4 Desember 1997. "Indonesia adalah satu dari negara pemrakarsa," kata Juwono usai Rapat Kerja dengan DPR di gedung MPR/DPR, Senin (27/11). Menurut Juwono, sekarang waktu yang tepat bagi pemerintah Indonesia membuat undang-undang. Selama ini, Indonesia telah tertinggal dari 80 negara lain. "Selama tujuh tahun terakhir, Indonesia terlalu sibuk dengan masalah dalam negeri sehingga masalah ini kurang didorong," tuturnya. Namun ratifikasi ini tidak terkaitan posisi Indonesia sebagai anggota tak tetap dewan keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Faktor utama pemerintah meratifikasi Konvensi Ottawa, kata Juwono, karena kepedulian terhadap nasib korban perang akibat ranjau darat. Rieka Rahadiana