Usul Presidential Threshold 20 Persen, Mendagri: Tolong Dong...

Reporter

Editor

Budi Riza

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta Panitia Khusus Rancangan Undang–Undang Pemilu (RUU Pemilu) mengakomodasi usulan pemerintah mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemerintah mengusulkan ambang batas perolehan suara partai minimal tetap 20 persen untuk bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Menteri Tjahjo mengatakan pemerintah bakal menarik diri jika Dewan tidak mengakomodasi usulan ini.

Baca:

RUU Pemilu Alot, Tjahjo: Jika Pekan Depan Buntu Pemerintah Mundur

"Boleh dong kalau pemerintah punya opsi, tolong dong ini. Kami sudah ngalah, maka satu opsi ini jangan sampai ditolak," kata Tjahjo di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.

Jika pembahasan soal ini mengalami kebuntuan, pemerintah mengusulkan penggunaan kembali Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tjahjo menjelaskan pembahasan RUU Pemilihan Umum memasuki tahap lobi di tingkat fraksi hingga ketua umum partai politik. Jika masih deadlock, Tjahjo pun mengusulkan poin ini dibawa ke rapat paripurna DPR.

"Kalau itu tidak bisa maka mari bawa ke paripurna untuk diambil keputusan dengan syarat harus fair," kata Tjahjo.

Simak pula:
Pembahasan RUU Pemilu Alot, Mendagri Berharap Ada yang Mengalah

Pembahasan RUU Pemilu antara parlemen dan pemerintah berjalan alot. Tjahjo mengatakan ada lima isu krusial belum disepakati: sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi.

Pemerintah, kata Tjahjo, memahami poin – poin ini akan mempengaruhi strategi dan nasib partai politik. Namun, jika tidak ada titik temu hingga Senin, 19 Juni 2017, Tjahjo mempertimbangkan memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan.

Tjahjo mengatakan mundurnya pemerintah dari pembahasan RUU Pemilu tidak melanggar aturan karena sudah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD. Jika tidak, Tjahjo meminta isu ambang batas presidensial dan empat isu lain dibawa ke rapat paripurna.

ARKHELAUS W.






Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

14 jam lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

3 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

3 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

9 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

9 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

17 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

25 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

28 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.