Gugatan Kubu Hemas Ditolak, Nono Sampono Ajak Anggota DPD Bersatu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPD Nono Sampono memberi keterangan pers usai sidang putusan perkara fiktif positif antara sebagian anggota DPD melawan Ketua Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, 8 Juni 2017. TEMPO/Subekti.

    Wakil Ketua DPD Nono Sampono memberi keterangan pers usai sidang putusan perkara fiktif positif antara sebagian anggota DPD melawan Ketua Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, 8 Juni 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta --Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah  Nono Sampono meminta semua pihak menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Setelah gugatan kubu Gusti Kanjeng Ratu Hemas ditolak, Nono mengatakan bahwa kini saatnya bagi para anggota senator untuk fokus bekerja.

    Secara khusus ia mengajak anggota DPD yang menggugat kepemimpinan  Oesman Sapta dan belum mengikuti agenda-agenda kerja  agar segera bergabung. "Kita sama-sama kuatkan lembaga ini," ucap Nono di Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017.

    Baca: DPD Sebut Putusan PTUN Bukti Sah Kepemimpinan Oesman Sapta

    Senator dari daerah pemilihan Maluku itu menyebut sudah 90 persen anggota DPD kembali aktif dan mengikuti sidang-sidang. "Sisanya silakan bergabunglah, kita bekerja untuk daerah," kata Nono.

    Menurut Nono arena bertarung sesungguhnya bagi anggota DPD ialah di Senayan (ruang rapat/sidang), bukan di pengadilan.

    Kamis siang PTUN Jakarta akhirnya tidak menerima gugatan yang diajukan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Dalam sidang putusan yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Ujang Abdullah, pengadilan menyatakan permohonan para pemohon soal penuntunan sumpah pimpinan DPD kubu Oesman Sapta oleh perwakilan Mahkamah Agung tidak bisa diterima.

    Simak: Bekas Waka DPD Laode Ida: DPD seperti LSM Pelat Merah

    Majelis hakim menganggap penuntunan sumpah pimpinan DPD bukan kewenangan dari PTUN. Sebab, kata majelis, penuntutan sumpah merupakan acara seremonial.

    Kuasa hukum Gusti Kanjeng Ratu Hemas Irmanputra Sidin mengatakan menghormati putusan PTUN Jakarta. Namun dia kecewa karena seharusnya putusan pengadilan bisa jadi momentum pengadilan agar putusan Mahkamah Agung harus dihormati oleh siapa pun. "Nampaknya putusan pengadilan memproteksi putusan MA. Bahkan tindakan pemanduan sumpah di DPD itu tidak boleh jadi objek gugatan," ucap Irman.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.