RUU Pemilu, DPR dan Pemerintah Sepakat Saksi Tak Dibiayai Negara

Reporter

Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dan pemerintah sepakat memutuskan bahwa negara tidak akan membiayai saksi pemilu. Namun, sebagai gantinya negara akan membiayai pelatihan saksi yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.

"Ini fix. Jadi redaksionalnya seperti itu," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017.

Sebelumnya, berkembang tiga opsi yaitu saksi dibiayai negara, saksi tidak dibiayai negara, dan lima orang saksi dibiayai negara. Namun di tengah rapat fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan agar negara membiayai pelatihan saksi oleh Bawaslu dan Bawaslu menempatkan satu pengawasnya di tiap TPS.

Baca: Menteri Tjahjo Pertimbangkan Honor Saksi Pemilu Dibayar dari APBN

Wakil Ketua Pansus dari fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan opsi ini untuk kesamarataan pemahaman para saksi terkait tugas dan fungsinya saat di TPS.

"Karena tidak dibiayai negara, kami khawatir terjadi seperti yang selama ini banyak partai tidak bisa mengirimkan saksi ke TPS," ujarnya.

Menurut Yandri, penempatan satu pengawas Bawaslu di tiap TPS sebagai bentuk penguatan terhadap tugas Bawaslu. Nantinya, kata dia, pengawas Bawaslu itu wajib menyampaikan hasil penghitungan suara ke seluruh partai.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pada dasarnya saksi bertanggung jawab kepada partai politik. Namun, untuk pelatihan saksi secara umum pemerintah siap membiayainya.

Baca: Dana Saksi Rp 14,2 T, Mendagri: Akan Didiskusikan dengan Menkeu

"Mungkin teman-teman pers, elemen masyarakat, relawan kampus bisa menggunakan anggaran negara melalui Bawaslu dan KPU," ujarnya.

Dari sepuluh fraksi, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar dan Partai NasDem saja yang tetap berkukuh menolak negara membiayai saksi. "Bagi kami tetap. Saksi itu otoritas parpol dan karena berhubungan bagaimana parpol berjuang bila ada sengketa," ucap politikus PDIP, Diah Pitaloka.

Sementara itu, politikus Partai NasDem, Johnny G. Plate meminta keputusan persetujuan terkait materi di RUU Pemilu disertai dengan catatan bahwa fraksinya menolak dan menginginkan agar dibawa ke paripurna untuk divoting. Namun, Lukman Edy berpendapat, permintaan NasDem tersebut tidak akan diterima. "Cuma satu yang minta paripurna, kalau ada lima fraksi ya kami akomodir," ujarnya.

AHMAD FAIZ






Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

2 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

5 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

9 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

10 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

19 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

3 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

3 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

3 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

4 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.