KPK Masih Meragukan Keabsahan Pembentukan Pansus Hak Angket  

Reporter

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melakukan jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 2 Juni 2017. KPK menetapkan anggota DPR fraksi partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka atas kasus merintangi penyidikan pada kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan KPK belum menentukan sikap resmi menanggapi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat. Hari ini, Rabu, 7 Juni 2017, pimpinan Dewan memilih ketua dan wakil ketua Pansus Hak Angket KPK.

Pembentukan Pansus Hak Angket itu diawali penolakan KPK atas permintaan Komisi Hukum DPR untuk membuka rekaman kesaksian tersangka kasus e-KTP, Miryam S. Haryani. KPK, kata dia, tak mempersoalkan upaya pengawasan dari masyarakat maupun mitra kerja. Namun hal itu harus sejalan dengan hukum yang berlaku.

Baca: PUSaKO Menilai Pansus Hak Angket KPK Tidak Sah, Alasannya...

Sehingga jika ada bentuk upaya lain, organisasi, atau institusi yang memanggil KPK, tapi keabsahannya masih dipertanyakan, kami masih akan uji ulang (terkait dengan sikap) di lingkup internal, ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017.

Pembentukan Pansus Hak Angket KPK sempat terkesan dipaksakan, dan diduga ada indikasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 201 ayat 2 UU tersebut mengharuskan keanggotaan pansus terdiri atas semua unsur fraksi di DPR.

Jadi, kalau masih ada dua fraksi yang tidak kirim anggota (untuk menjadi anggota pansus hak angket), ada pertanyaan serius apakah itu sah atau tidak secara hukum, ujar Febri.

Simak: Ketua Pansus Hak Angket KPK: Tak Ada Konflik dengan Kasus E-KTP

KPK, kata Febri, masih menunggu kajian Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengenai indikasi pelanggaran dalam pembentukan pansus hak angket. Kita tunggu nanti informasi resmi ke KPK.

Sebelumnya, rapat Pansus Hak Angket KPK, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pada Rabu siang memutuskan Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua pansus tersebut. Politikus Golkar yang sempat bersaksi di sidang dugaan korupsi e-KTP itu dipilih di hadapan enam fraksi DPR.

YOHANES PASKALIS







KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

8 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Tim Pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Mulai Fokus Hadapi Persidangan

10 jam lalu

Tim Pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Mulai Fokus Hadapi Persidangan

-Pengacara Putri Candrawathi, Febri Diansyah mulai fokus hingga proses persidangan setelah kliennya menjalani pelimpahan tahap 2


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

14 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

17 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak