KPK Masih Meragukan Keabsahan Pembentukan Pansus Hak Angket  

Reporter

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melakukan jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 2 Juni 2017. KPK menetapkan anggota DPR fraksi partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka atas kasus merintangi penyidikan pada kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan KPK belum menentukan sikap resmi menanggapi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat. Hari ini, Rabu, 7 Juni 2017, pimpinan Dewan memilih ketua dan wakil ketua Pansus Hak Angket KPK.

Pembentukan Pansus Hak Angket itu diawali penolakan KPK atas permintaan Komisi Hukum DPR untuk membuka rekaman kesaksian tersangka kasus e-KTP, Miryam S. Haryani. KPK, kata dia, tak mempersoalkan upaya pengawasan dari masyarakat maupun mitra kerja. Namun hal itu harus sejalan dengan hukum yang berlaku.

Baca: PUSaKO Menilai Pansus Hak Angket KPK Tidak Sah, Alasannya...

Sehingga jika ada bentuk upaya lain, organisasi, atau institusi yang memanggil KPK, tapi keabsahannya masih dipertanyakan, kami masih akan uji ulang (terkait dengan sikap) di lingkup internal, ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017.

Pembentukan Pansus Hak Angket KPK sempat terkesan dipaksakan, dan diduga ada indikasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 201 ayat 2 UU tersebut mengharuskan keanggotaan pansus terdiri atas semua unsur fraksi di DPR.

Jadi, kalau masih ada dua fraksi yang tidak kirim anggota (untuk menjadi anggota pansus hak angket), ada pertanyaan serius apakah itu sah atau tidak secara hukum, ujar Febri.

Simak: Ketua Pansus Hak Angket KPK: Tak Ada Konflik dengan Kasus E-KTP

KPK, kata Febri, masih menunggu kajian Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengenai indikasi pelanggaran dalam pembentukan pansus hak angket. Kita tunggu nanti informasi resmi ke KPK.

Sebelumnya, rapat Pansus Hak Angket KPK, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pada Rabu siang memutuskan Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua pansus tersebut. Politikus Golkar yang sempat bersaksi di sidang dugaan korupsi e-KTP itu dipilih di hadapan enam fraksi DPR.

YOHANES PASKALIS







Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

30 menit lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

2 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

2 jam lalu

Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan terjerat dalam kasus suap lelang jabatan. Dia ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

3 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

8 jam lalu

KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

1 hari lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

2 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

3 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

5 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

5 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.