Begini Kronologi OTT Suap DPRD Jatim, KPK Sita Rp 150 Juta  

Reporter

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sedang menjelaskan tentang kronologi Operasi Tangkap Tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang diduga menerima suap dari Saipul Jamil

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, kemarin, Senin, 5 Juni 2017. OTT ini terkait dengan suap DPRD Jatim dari kepala dinas setempat.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan operasi ini dimulai dari kantor DPRD Jawa Timur. Senin kemarin, 5 Juni 2017, sekitar pukul 14.00, KPK mendatangi kantor DPRD dan menangkap dua staf DPRD yaitu Rahman Agung dan Santoso, serta ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat.

Baca: Suap DPRD Jatim, KPK Tetapkan 6 Tersangka

"Pada jam yang sama mengamankan BH (Bambang Heryanto), Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur di kantornya," kata Basaria di kantor KPK, Selasa, 6 Juni 2017.

Selanjutnya sekitar pukul 24.00, penyidik mengamankan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochammad Basuki dan sopirnya di Jalan Pringgen, Malang.

Pada dini hari, penyidik menangkap Kepala Dinas Peternakan Rohayati di rumahnya. Ketujuh orang itu pun lantas digelandang ke Polda Jawa Timur untuk diperiksa. Sopir Basuki kemudian dilepaskan dan enam orang lain dibawa ke Jakarta.

Dalam penangkapan itu, penyidik KPK juga menyita uang Rp 150 juta dari tangan Rahman. Uang pecahan Rp 100 ribu dalam tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto. Uang itu diduga ditujukan kepada Basuki.

Baca: Ruang Kerja Komisi B Disegel, Ketua DPRD Jatim: Tak Tahu Kasusnya

"Uang itu diduga pembayaran triwulanan kedua," ujar Basaria. Ia menjelaskan ada dugaan para kepala dinas Provinsi Jawa Timur berkomitmen membayar Basuki Rp 600 juta per tahun terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD terhadap peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur.

Basaria mengatakan, pada 26 Mei 2017 Basuki diduga pernah menerima Rp 100 juta dari Rohayati. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif

Sebelumnya, pada 13 Mei 2017, Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. "Ini pemberian pada triwulan pertama," kata Basaria.

Baca: Cerita Ketua DPRD Jawa Timur Saat KPK OTT di Kantornya 

Setelah gelar perkara kasus dugaan suap DPRD Jatim, lembaga antirasuah meningkatkan status keenam orang itu sebagai tersangka. Basuki, Santoso, dan Rahman ditetapkan sebagai tersangka penerima. Ketiganya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Rohayati, Bambang, dan Anang, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Ketiganya disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait: KPK Tetapkan Tersangka Kasus Suap DPRD Jawa Timur








Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

17 jam lalu

Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

Kapolri diminta gandeng PPATK dan KPK jika ingin bersih-bersih di tubuh Polri. Ini dilakukan agar mengetahui aliran transaksi perwira polri.


Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

1 hari lalu

Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Mardani H Maming disebut menandatangani terlebih dahulu SK pengalihan IUP PT BKPL ke PT PCN sebelum diperiksa anak buahnya.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

1 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

3 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

3 hari lalu

KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Bambang mengajukan praperadilan.


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

3 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

4 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

4 hari lalu

Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

KPK mengonfirmasi bahwa penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua untuk pengacara Lukas Enembe sebagi saksi.


KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

4 hari lalu

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus Supriatna melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.