Ada Kerja Sama, Menhan Persilakan BPK Audit Pengadaan Alutsista

Reporter

Editor

Budi Riza

Media mengambil gambar Helikopter Agusta Westland (AW) 101 di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 9 Februari 2017. Helikopter AW-101 merupakan helikopter angkut medium yang dapat mengangkut 26 pasukan dengan muatan 4.000 -5.000 kg. ANTARA/POOL

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam proses pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista). Namun, ini dilakukan dengan syarat.

"Kalau ada aturannya, silahkan saja. Kalau aturan tidak boleh, jangan melanggar," ujar Ryamizard saat dicegat di Istana Kepresidenan, Selasa, 30 Mei 2017.

Baca: Panglima TNI Umumkan 3 Tersangka Kasus Pembelian Helikopter

Sebagaimana diketahui, pengadaan alutsista menjadi sorotan karena terendusnya unsur korupsi dalam pengadaan helikopter Agusta Westland 101. Salah satunya, ada indikasi  penggelembungan harga sehingga keuangan negara dirugikan sekitar Rp 220 miliar dari nilai pembelian helikopter seharga Rp 738 miliar.

Baca: Soal Korupsi Heli AW 101, Cerita Panglima TNI Saat Ditanya Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyelidikan kasus ini. Di sisi lain, POM TNI juga sudah menetapkan tiga tersangka yaitu Marsekal Pertama TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen, Letkol Adm TNI WW selaku pemegang kas, dan Pembantu Letnan Dua SS yang diduga menyalurkan dana untuk pihak tertentu.

Tak lama setelah penetapan tersangka itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajukan permohonan kepada BPK untuk mengaudit proses pengadaan sejumlah alutsista di Kemenhan. Harapannya, agar menjadi jelas mana saja pengadaan yang bermasalah.

Ryamizard menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah melarang adanya audit dalam pengadaan alutsista Kementerian Pertahanan. Namun, dia mengaku cukup menyakini pengadaan alutsista selama ini tidak bermasalah dan tidak memperlukan peran langsung dari BPK.

"Inspektorat Jenderal kami berkoordinasi terus dengan BPK kok. Kami juga ada satgas (soal pengadaan alutsista). Prosesnya tidak main-main dan ada koordinasi dengan BPK. Pada akhirnya, yang mengaudit memang BPK. Intinya ada kerjasama," kata dia.

ISTMAN MP






Bahas Alih Fungsi 16 Juta Hektare Hutan di KTT G20, Prabowo: Bisa Jadi Breadbasket of The World

20 hari lalu

Bahas Alih Fungsi 16 Juta Hektare Hutan di KTT G20, Prabowo: Bisa Jadi Breadbasket of The World

Prabowo Subianto berpidato soal ketahanan pangan dalam salah satu agenda G20, yakni Global Food Security Forum


Spesifikasi Jet Tempur KF-21, Proyek Pengembangan Indonesia dan Korea Selatan

28 hari lalu

Spesifikasi Jet Tempur KF-21, Proyek Pengembangan Indonesia dan Korea Selatan

Indonesia melanjutkan pembayaran kewajibannya untuk proyek pengembangan jet tempur KF-21 bersama Korea Selatan


Dikirim ke Indonesia pada 2023, Apa Saja Kemampuan Pesawat C-130J Super Hercules?

28 hari lalu

Dikirim ke Indonesia pada 2023, Apa Saja Kemampuan Pesawat C-130J Super Hercules?

Pesawat C-130-30 Super Hercules buatan Looked Martin pesanan Indonesia diperkirakan akan dikirim pada Februari 2023


BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

34 hari lalu

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto soal anggaran Program Komcad yang menyalani Aturan.


DPR Setujui Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 134 Triliun

27 September 2022

DPR Setujui Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 134 Triliun

DPR menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2023 sebesar Rp 134 triliun dari usulan sebelumnya mencapai Rp 319 Triliun


Motor Listrik Militer Buatan Eltran Dapat Sertifikasi dari Kemhan

17 September 2022

Motor Listrik Militer Buatan Eltran Dapat Sertifikasi dari Kemhan

PT Eltran Indonesia telah memproduksi motor listrik militer dalam negeri, yakni Electric Tactical Motor Bike.


Komponen Cadangan, Apa Itu Komcad dan Tugasnya?

10 September 2022

Komponen Cadangan, Apa Itu Komcad dan Tugasnya?

Komponen cadangan atau komcad salah satu program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019


Mantan KSAU Tak Hadir di Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Heli AW-101

9 September 2022

Mantan KSAU Tak Hadir di Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Heli AW-101

Dua perwira tinggi purnawirawan TNI AU tidak hadir pada panggilan pemeriksaan kasus korupsi Heli AW-101 di KPK.


Liku-liku Jenderal Soedirman Diangkat Panglima BKR Pertama 5 Hari Usai Kemerdekaan

22 Agustus 2022

Liku-liku Jenderal Soedirman Diangkat Panglima BKR Pertama 5 Hari Usai Kemerdekaan

Cikal-bakal TNI berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945 oleh pendiri bangsa, atau 5 hari usai Proklamasi Kemerdekaan


Ini Syarat Prajurit TNI Dimakamkan Secara Militer

30 Juli 2022

Ini Syarat Prajurit TNI Dimakamkan Secara Militer

Sebelum dimakamkan secara militer, prajurit TNI setidaknya harus memenuhi syarat-syarat berikut. Berikut syarat dimakamkan secara militer.