Fitra Mendesak Diadakan Audit Ulang Status WTP Kementerian Desa

Reporter

Pimpinan KPK dan BPK menggelar jumpa pers terkait kasus suap BPK terkait audit laporan Keuangan Kementerian Desa. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta  - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mendesak dilakukannya audit ulang terhadap status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.

"Ada tiga alasan. Pertama, dua kali berturut-turut Kemendes mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kedua, ada indikasi kuat bahwa Kementerian Desa tersebut buruk dalam tata kelola anggaran dan birokrasi. Ketiga, Kemendes menjadi contoh pemerintahan desa dengan dana desa Rp 40 triliun tahun ini," kata Yenny dalam rilisnya, Selasa, 30 Mei 2017.

Baca: Kasus Suap BPK, Menteri Desa Eko Putro Siap Diaudit Lagi

Yenny menjelaskan pada 2015 Kemendes mendapatkan opini WDP karena berutang sebanyak Rp 378,46 miliar. Hutang itu pun bermasalah karena dokumennya tidak tersedia. Kemendes juga memiliki aset Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 2,54 triliun. Namun, jumlah tersebut tidak rinci sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya.

Selain aset BMN, akumulasi aset tanah, peralatan, dan barang pengadaan Kemendes senilai Rp 2,55 triliun juga tidak didukung dengan rincian dan tidak diketahui keberadaannya. "Saldo persediaan barang senilai Rp 3,32 triliun pun tidak terinventarisasi dengan baik. Tidak terdapat bukti yang cukup," ujar Yenny.

Simak: Pejabat BPK Ditangkap KPK, Harry Azhar Sarankan Mundur

Menurut Yenny, audit ulang terhadap status WTP Kemendes tersebut mendesak dengan catatan mesti dilakukan oleh auditor yang berintegritas dan berkolaborasi dengan pihak lain. "Misalnya akuntan publik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlatar belakang auditor," tuturnya.

Sebelum audit ulang, Yenny berujar, diperlukan pula eksaminasi publik terhadap status WTP Kemendes tersebut. "Agar publik tahu bagaimana metodologi, sampling, hingga pengambilan kesimpulan sehingga terjawab kenapa bisa WTP. Selain itu, publik juga mesti tahu apakah status WDP sebelumnya sudah ditindaklanjuti," kata Yenny.

Lihat: Kemendes PDTT: Dana Desa 2017 Ditarget Terserap 100 Persen

Jumat pekan lalu, KPK menangkap Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito yang diduga menyuap sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya kementeriannya bisa memperoleh predikat WTP dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.

Selain menangkap pejabat Kementerian Desa tersebut, KPK juga menangkap pegawai eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo. Dua auditor BPK pun tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tersebut. Keduanya adalah Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. Saat ini, mereka semua telah ditetapkan sebagai tersangka.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

3 hari lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

5 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


KPK Minta Kuasa Hukum Lukas Enembe Fokus ke Pembelaan Tersangka

10 hari lalu

KPK Minta Kuasa Hukum Lukas Enembe Fokus ke Pembelaan Tersangka

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya sangat memperhatikan kondisi kesehatan Lukas Enembe di tahanan.


Sudah Sehat, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Pomdam Jaya Guntur

15 hari lalu

Sudah Sehat, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Pomdam Jaya Guntur

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Lukas Enembe saat ini dalam keadaan stabil dan sehat.


KPK Periksa Influencer Kecantikan di Kasus Sudrajad Dimyati

19 hari lalu

KPK Periksa Influencer Kecantikan di Kasus Sudrajad Dimyati

Sudrajad Dimyati selaku hakim agung yang mengabulkan kasasi perdata, diduga oleh KPK telah menerima Rp850 juta.


KPK Periksa Sekda Bangkalan di Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan

19 hari lalu

KPK Periksa Sekda Bangkalan di Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan

KPK menduga Bupati Bangkalan Abdul Latif mematok harga dalam pengangkatan pejabat di kabupaten yang ia pimpin tersebut.


3 Fakta tentang Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

20 hari lalu

3 Fakta tentang Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Bambang Kayun diduga menerima suap dari tersangka kasus pemalsuan surat warisan PT Aria Citra Mulia (ACM), Herwansyah dan Emilia Said.


Kuasa Hukum Sempat Heran Saat Penyidik KPK Tanya Lukas Enembe Soal Saksi Meringankan

23 hari lalu

Kuasa Hukum Sempat Heran Saat Penyidik KPK Tanya Lukas Enembe Soal Saksi Meringankan

Kuasa hukum Lukas Enembe sempat bingung dengan pertanyaan penyidik KPK seputar saksi meringankan. Kenapa?


Ricuh Pasca Lukas Enembe Ditangkap, Begini Prosedur Penangkapan Tersangka dalam KUHAP

24 hari lalu

Ricuh Pasca Lukas Enembe Ditangkap, Begini Prosedur Penangkapan Tersangka dalam KUHAP

Penangkapan tersangka kasus gratifikasi itu terjadi saat Lukas Enembe sedang makan siang yang lokasinya tidak jauh dari markas Brimob Polda Papua


KPK Tangkap Lukas Enembe Hari ini karena Diduga Hendak Tinggalkan Indonesia

25 hari lalu

KPK Tangkap Lukas Enembe Hari ini karena Diduga Hendak Tinggalkan Indonesia

KPK mendapat informasi bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe akan ke Mamit Tolikara lewat Bandara Sentani. Diduga upaya dia keluar Indonesia.