Kasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lihat Lebih Dekat Gedung Merah Putih Milik KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Lihat Lebih Dekat Gedung Merah Putih Milik KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR periode 2009-2014 Charles Jones Mesang dalam kasus suap. Yakni kasus pembahasan anggaran optimalisasi pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan pada Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2014.

    “CJM (Charles Jonas Mesang diperiksa sebagai tersangka,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah berdasarkan jadwal pemeriksaan di KPK, Selasa, 30 Mei 2017.
    Baca : Kalla Komentari Pejabat BPK Tertangkap Tangan oleh KPK

    Charles merupakan salah satu tersangka dari pengembangan kasus mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jamaluddien Malik.

    Dalam perkara ini, ia diduga menerima suap terkait pembahasan anggaran optimalisasi pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan pada Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2014. Saat itu, Charles menjabat sebagai anggota Komisi bidang Ketenagakerjaan DPR.

    Charles diduga menerima duit sebesar Rp 9,75 miliar. Duit itu diterima Charles berasal dari total anggaran optimalisasi anggaran tersebut. Ia menerimanya bersama dengan Jamaluddien.
    Simak juga : KPK Belum Temukan Keterlibatan Ketua BPK di Kasus Suap Kemendes  

    Namun Febri mengatakan Charles telah mengembalikan duit korupsi senilai US$ 80 ribu atau sekitar Rp 1 miliar (Kurs US$=Rp 13.340). Duit yang diserahkan anggota DPR itu diduga ada kaitannya dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans).

    Akibat perbuatannya, Charles disangka oleh KPK melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.