Presiden Jokowi Minta TNI Dilibatkan Bahas RUU Antiterorisme

Reporter

Presiden Jokowi berbicara di depan media dalam latihan tempur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI di Natuna, Kepulauan Riau, 19 Mei 2017. Istana Kepresidenan

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberikan kewenangan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme). Saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, presiden berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM sudah menyiapkan skema tersebut.

"Berikan kewenangan TNI untuk masuk dalam RUU ini. Tentu dengan alasan yang Menkopolhukam sudah siapkan," kata Presiden Jokowi, Senin, 29 Mei 2017. Tak hanya itu, Jokowi mendorong agar pembahasan RUU Antiterorisme bisa cepat diselesaikan.

Baca juga:

Bom Kampung Melayu, Jokowi Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Dipercepat

Ia beralasan kehadiran Undang-Undang Anti Terorisme amat diperlukan agar aparat penegak hukum mempunyai landasan yang kuat melawan para pelaku teror. "Pak Menkopolhukam agar bisa segera diselesaikan secepatnya," ucap presiden.

Awal Ramadan ini Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna untuk menghadapi persiapan hari raya Idul Fitri 1438 H. Pemerintah tidak hanya ingin kebutuhan masyarakat terpenuh jelang hari raya nanti, tapi juga ada rasa aman saat menjalankan ibadah.

Baca pula:

Wapres JK: Revisi UU Anti-Terorisme Untuk Cegah Serangan Teroris

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar aktif mencegah penyebaran paham radikal. Menurut dia, lembaga seperti sekolah, tempat ibadah, bahkan hingga penjara dan media sosial dilibatkan dalam program pencegahan paham-paham terorisme. Ia optimistis langkah itu bisa mengurangi aksi-aksi terorisme yang sudah menjadi masalah internasional.

Silakan baca:

Sebab-sebab Lambatnya Pembahasan RUU Antiterorisme

Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR RI Taufiqul Hadi mengatakan kepolisian harus menjadi leading sector atau mengepalai penindakan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Ia beralasan rangkaian terorisme di Indonesia masuk dalam kategori tindak pidana.

"Masalah terorisme bukan perang. Ini masalah kejahatan atau kriminal," kata Taufiqul. Oleh sebab itu, lanjutnya, polisi harus hadir sebagai penggerak utama. Bila ada lembaga lain yang ingin terlibat, ia menilai, maka posisinya hanya sebagai pelengkap.

ADITYA BUDIMAN






Siapa Menko Jokowi Paling Tajir? Mengintip Harta Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Mahfud MD

12 menit lalu

Siapa Menko Jokowi Paling Tajir? Mengintip Harta Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Mahfud MD

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

24 menit lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

59 menit lalu

Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

Jokowi memberikan sinyal akan nyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Negara mana saja yang sudah bebas masker?


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

2 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

3 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Lembaga PARA Syndicate menilai sosok Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan haruslah sosok yang netral bebas dari aliansi politik.


ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

5 jam lalu

ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

BUMN Holding Pangan ID FOOD ikut mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama KADIN Indonesia.


Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

14 jam lalu

Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

Sembilan pangan strategis itu di antaranya beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng.


Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

15 jam lalu

Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan, sebelum memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem, dia bertemu dengan Presiden Jokowi.


Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

17 jam lalu

Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem menjadi capres untuk perhelatan Pilpres 2024. Diumumkan Surya Paloh.


Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

18 jam lalu

Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Santunan ini hanya diperuntukkan bagi keluarga korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Untuk korban luka diberi pengobatan gratis.