Kasus Heli AW 101, Panglima TNI: Spesifikasi Tak Sesuai, tapi...

Reporter

Editor

Elik Susanto

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat berkeunjung ke Markas Kesatrian Gatot Subroto Grup 1 Kopassus di Serang Banten. TEMPO/Darma Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa helikopter AgustaWestland (Heli AW 101) yang didatangkan dari pabrikan Inggris-Italia tersebut, tidak sesuai spesifikasi. "Heli itu pintunya bukan ramp door, padahal harusnya ramp door dan PT DI (Dirgantara Indonesia) bisa membuat heli seperti ini dan sudah dipakai juga," Gatot dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat, 26 Mei 2017.

Saat Gatot menjelaskan kepada pers didampingi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Baca: Soal Korupsi Heli AW 101, Cerita Panglima TNI Saat Ditanya Jokowi

Ramp door (Pintu rampa) adalah pintu untuk memasukkan kendaraan atau barang ke helikopter. Penggunaan pintu rampa dapat mempermudah proses membongkar dan memuat barang.

Awalnya dalam anggaran TNI AU dialokasikan pengadaan helikopter AW 101 untuk VVIP senilai Rp 738 miliar. Namun, atas perintah Presiden Joko Widodo pengadaan itu dibatalkan. Meski ada perintah dibatalkan, ternyata muncul perjanjian kontrak No. KJP/3000/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 antara Mabes TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri, yang isinya pengadaan heli angkut AW-101.

"Rp 738 miliar itu pun untuk VVIP, tapi kemudian untuk heli angkut juga habisnya dalam jumlah yang sama. Padahal spesifikasinya lebih tinggi VVIP, itu saja sudah kelihatan (korupsi)," ujar Gatot.

Baca: Begini Jejak Awal Ribut-ribut Pembelian Heli AW 101  

Helikopter AW 101 untuk kendaraan angkut itu datang pada akhir Januari 2017, tapi belum pernah digunakan hingga saat ini. "Pada Desember 2015 memang sudah ada perintah untuk menghentikan pengadaan heli 1 buah. Kemudian awal 2016 heli VVIP diubah menjadi heli angkut dan juga hanya 1 buah."

Menurut Hadi Tjahjanto,  TNI AU memang belum memiliki heli pintu rampa. Tapi kenyataannya pada 2017 heli datang pada akhir Januari dan helikopter itu tetap tidak sesuai spesifikasi. "Sehingga heli tersebut belum kami terima sebagai kekuatan TNI AU dan speknya belum memenuhi versi militer," tutur Kepala Staf TNI AU ini.

Saat ini helikopter AW 101 itu masih berada di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusumah. "Helinya belum diterima sebagai inventaris TNI masih di Halim, ada 'police line' belum diterima sebagai kekuatan TNI," kata Agus.

ANTARA






Mantan KSAU Tak Hadir di Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Heli AW-101

9 September 2022

Mantan KSAU Tak Hadir di Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Heli AW-101

Dua perwira tinggi purnawirawan TNI AU tidak hadir pada panggilan pemeriksaan kasus korupsi Heli AW-101 di KPK.


Liku-liku Jenderal Soedirman Diangkat Panglima BKR Pertama 5 Hari Usai Kemerdekaan

22 Agustus 2022

Liku-liku Jenderal Soedirman Diangkat Panglima BKR Pertama 5 Hari Usai Kemerdekaan

Cikal-bakal TNI berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945 oleh pendiri bangsa, atau 5 hari usai Proklamasi Kemerdekaan


10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

26 Juli 2022

10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

Nikita Mirzani ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota Polda Banten di Senayan City, Jakarta Selatan, 21 Juli 2022. Ini kontroversi lainnya.


Bamsoet Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

6 Juni 2022

Bamsoet Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

Peran swasta memproduksi alutsista didukung oleh undang-undang dan RAPBN 2023.


UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

20 Mei 2022

UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan prihatin terhadap kasus pencekalan Ustad Abdul Somad atau UAS di Singapura.


Hadir di Partai Pelita, Gatot Nurmantyo Bilang Tidak Berpartai

16 Mei 2022

Hadir di Partai Pelita, Gatot Nurmantyo Bilang Tidak Berpartai

Gatot Nurmantyo tidak merinci apakah dirinya diajak Din hanya sekedar untuk hadir di rakernas atau diajak menjadi kader partai.


Din Syamsuddin Bilang Partai Pelita Lahir untuk Perbaiki Kerusakan Struktural

16 Mei 2022

Din Syamsuddin Bilang Partai Pelita Lahir untuk Perbaiki Kerusakan Struktural

Din Syamsuddin menjelaskan Partai Pelita tetap terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik manapun.


Kala Gatot Nurmantyo Ikut Tampil di Rakernas Partai Pelita

16 Mei 2022

Kala Gatot Nurmantyo Ikut Tampil di Rakernas Partai Pelita

Gatot Nurmantyo secara dadakan diminta memberi testimoni soal Partai Pelita dalam Rakernas yang dibuka Din Syamsuddin hari ini.


Rakernas Partai Pelita, Din Syamsuddin Sebut Gatot Nurmantyo Jenderal Aktivis

16 Mei 2022

Rakernas Partai Pelita, Din Syamsuddin Sebut Gatot Nurmantyo Jenderal Aktivis

Ketua MPP Partai Pelita Din Syamsuddin mengatakan Gatot Nurmantyo merupakan rekannya di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.


Relawan Ini Dukung Andika Perkasa Maju dalam Bursa Capres 2024

28 Maret 2022

Relawan Ini Dukung Andika Perkasa Maju dalam Bursa Capres 2024

Kelompok Beta Sigap Ambon Manise menggelar deklarasi dukungan terhadap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Calon Presiden 2024.