Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Senggol Isu Alutsista Menjelang Debat Capres, Apa yang Termasuk Alat Utama Sistem Senjata?

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik mainan JSP, Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa, 2 Januari 2023. Dalam programnya, Pasangan Ganjar-Mahfud bertekad menyediakan 17 juta lapangan kerja baru termasuk untuk lulusan SMK/SMA dengan menggandeng sejumlah industri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik mainan JSP, Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa, 2 Januari 2023. Dalam programnya, Pasangan Ganjar-Mahfud bertekad menyediakan 17 juta lapangan kerja baru termasuk untuk lulusan SMK/SMA dengan menggandeng sejumlah industri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang debat capres kedua, Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut tiga, menyoroti isu-isu penting seperti alat utama sistem senjata atau alutsista.

Tema debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mencakup pertahanan, ketahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan luar negeri pada 7 Januari 2024.

Ganjar menekankan pentingnya persiapan dalam kebutuhan dasar alutsista dari tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara. Dia juga menyoroti perlunya transisi alutsista yang tidak boleh terlalu jauh mengingat perkembangan teknologi militer yang semakin modern.

"Dan yang kita tanya adalah penggunannya, jangan sampai penggunanya tidak siap. Maka kalau kita mau bicara transisi alutsista, maka transisinya jangan kejauhan, karena peralatan alutsista makin hari makin modern," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa, 2 Januari 2024.

Dikutip dari Antara, Ganjar berpendapat bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi Alutsista secara mandiri, namun, ia juga mengakui adanya keterkaitan dengan kepentingan politik luar negeri.

Apa Itu Alutsista?

Alutsista, singkatan dari Alat Utama Sistem Senjata, merupakan komponen vital dalam pertahanan suatu negara. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Alutsista TNI adalah bagian dari Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang berperan dalam mendukung pertahanan negara dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.

Apa yang Termasuk Alutsista?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Alutsista TNI meliputi berbagai jenis peralatan militer, antara lain senjata, kendaraan tempur, amunisi, alat komunikasi, dan alat perang elektronika. Jenis senjata mencakup pistol dan senapan, sementara kendaraan tempur melibatkan kendaraan militer yang mendukung mobilitas dan taktik militer.

Munisi mencakup munisi kaliber kecil dan munisi khusus, sedangkan alat komunikasi dan perang elektronika digunakan untuk pengaturan dan pengendalian operasional.

Perbedaan Alutsista di AL, AD, dan AU

Perbedaan utama Alutsista terletak pada penugasan masing-masing angkatan. Di lingkungan Kemhan, Alutsista TNI mencakup semua alat peralatan pertahanan yang diperlukan secara umum. Namun, ketika kita memasuki lingkungan Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), perbedaan muncul.

  • AL (Angkatan Laut): Alutsista di AL melibatkan peralatan khusus yang mendukung operasi militer di laut. Ini termasuk kapal perang, kapal selam, dan berbagai jenis alat penunjang operasi di perairan.
  • AD (Angkatan Darat): Alutsista AD mencakup kendaraan tempur darat, senjata infanteri, serta peralatan yang mendukung mobilitas dan taktik di darat. Ini melibatkan tank, kendaraan lapis baja, dan senjata infanteri seperti senapan serbu.
  • AU (Angkatan Udara): Alutsista AU terfokus pada peralatan militer yang mendukung operasi di udara. Ini termasuk pesawat tempur, helikopter tempur, sistem radar, dan alat perang elektronika yang mendukung kontrol udara dan pertahanan udara.

Peraturan ini juga mengatur pelaporan data alutsista TNI kepada Menteri Pertahanan, yang mencakup berbagai kategori seperti senjata, kendaraan tempur, munisi, alat komunikasi, dan perang elektronika.

Dengan demikian, alutsista TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, sambil memastikan bahwa setiap angkatan memiliki peralatan yang sesuai dengan tugas dan lingkup operasionalnya.

Pilihan Editor: Ganjar akan Kritisi Prabowo Soal Banyak Belanja Alutsista di Debat Capres Nanti

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

5 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

KPU akan melaksanakan PSU di Sumbar dan Gorontalo.


KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

6 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

Gerindra menyambut baik rencana KPU Bali dan merasa tidak sulit mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah.


Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

7 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

Ganjar Pranowo diangkat jadi Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ia pun mengungkap tugas-tugasnya.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

8 jam lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

9 jam lalu

Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

Ganjar Pranowo menilai wacana revisi UU Kementerian tidak bisa dilepaskan dari adanya koalisi gemuk dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Ganjar Minta Revisi UU Wantimpres Dikaji Lebih Dalam: Ini Seperti Era Orde Baru atau Tidak?

10 jam lalu

Mantan calon presiden nomor urut 03 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ganjar Minta Revisi UU Wantimpres Dikaji Lebih Dalam: Ini Seperti Era Orde Baru atau Tidak?

Menurut Ganjar, wacana Wantimpres menjadi DPA perlu kajian lebih dalam.


KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

10 jam lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

KPU Pusat segera menerbitkan peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara di Pilkada 2024. Agar KPU daerah cukup waktu mendistribusikan logistik.


Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

10 jam lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

Usai Keppres tentang pemecatan Hasyim Asy'ari dari KPU diteken, DPR RI akan menentukan penggantinya diambil komisioner KPU yang tersisa.


Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

12 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, Bey meminta komitmen para ASN dengan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.


KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

12 jam lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan coklit data pemilih ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

KPU Kota Bogor menyebut progres pelaksanaan coklit itu merupakan hasil sinkronisasi pada Pilkada 2024 sebanyak 818.302 orang.