Maarif Institute: Sekolah Selama Ini Permisif Ideologi Berbahaya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Machfoed Gembong

    TEMPO/Machfoed Gembong

    TEMPO.CO, Jakarta - Maaruf Institute menggandeng sekolah menengah atas untuk mencegah terjadinya radikalisme. Direktur Eksekutif Maaruf Institute Abdullah Darraz menyatakan lembaga sekolah dalam beberapa tahun belakang ini rawan dimasuki oleh ideologi luar yang berbahaya.

    "Sekolah selama ini permisif terhadap ideologi luar yang berbahaya," kata Darraz di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2017. Salah satu ideologi yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, ucapnya, ialah ajakan mendirikan negara khilafah. Darraz bahkan melihat tidak sedikit para pengajar yang sudah terinfiltrasi dengan pemahaman itu. (Baca: ITB Larang Aktivitas Ormas di Kampus, Termasuk HTI)

    Keterlibatan sekolah khususnya pelajar di sekolah menengah atas, menurut Darraz mempunyai posisi yang strategis untuk mengajak kembali kepada paham Pancasila dan kebinekaan. Maarif Institute sudah melakukan riset pada 2011 mengenai potensi paham radikalisme di Indonesia.

    Hasilnya, Darraz menyatakan potensi radikalisme yang masuk melalui sekolah cukup kuat. "(Pahamnya) masuk ke guru, kegiatan ekstrakulikuler, dan kebijakan sekolah yang lemah," ucapnya.  (Baca: Yenny Wahid: 11 Juta Warga Siap Lakukan Tindakan Radikal)

    Oleh sebab itu, untuk tahap pertama Maarif bekerja sama dengan 22 sekolah menengah atas untuk menelurkan kebijakan yang akan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Ada 22 sekolah tingkat atas yang ikut terlibat dalam workshop penguatan institusi sekolah. Ke-22 sekolah itu berasal dari tujuh kota/kabupaten yang tersebar di enam provinsi. "Sekolah-sekolah ini punya komitmen terhadap kebinekaan," kata Darraz.

    Kepala Sekolah SMAN 3 Makassar Mirdan Miding menambahkan implementasi yang akan dilakukan ialah  mengadakan dialog siswa dengan tokoh-tokoh agama. Selain itu, di setiap mata pelajaran nantinya siswa akan menerima materi tentang nasionalisme atau kebinekaan selama 10 menit.

    Mirdan menegaskan materi tentang nasionalisme penting diberikan kepada para siswa sebab dari 16 mata pelajaran yang berbicara soal kebangsaan hanya satu persen. "Kami ingin semua mata pelajaran terintegrasi tentang nasionalisme supaya anak-anak ingat," ucapnya. (Baca: Menristek: Dosen dan Mahasiswa Terlibat Radikalisme Kena Sanksi)

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.